Chandra Yoga: Penguatan SDM Menjadi Kunci Kualitas Pengawasan Pemilu

Kota Mungkid — Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus Bawaslu Kabupaten Magelang dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Magelang, Chandra Yoga Kusuma, usai mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data partai politik dan peningkatan kapasitas advokasi hukum yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (11/6/2026).

Menurut Chandra, tantangan pengawasan pemilu semakin kompleks sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai. Tidak hanya memahami regulasi kepemiluan, jajaran pengawas juga dituntut memiliki kemampuan dalam menangani persoalan hukum yang muncul selama proses demokrasi berlangsung. Oleh karena itu, kegiatan peningkatan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan kelembagaan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembekalan terkait pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan serta teknik advokasi hukum dalam perkara litigasi dan nonlitigasi. Materi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat kesiapan Bawaslu dalam menghadapi berbagai potensi sengketa kepemiluan.

Chandra mengatakan bahwa pembelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan menjadi referensi dalam pelaksanaan tugas di daerah. Ia menilai kesamaan pemahaman antarjajaran pengawas pemilu menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan demikian, kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalitas kelembagaan. Melalui penguatan kompetensi yang berkelanjutan, Bawaslu berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.