SMK Ma’arif Sawangan Jadi Ruang Belajar Demokrasi, Ketua Bawaslu Magelang Soroti Etika Bermedia Sosial

Kota Mungkid – SMK Ma’arif Sawangan menjadi salah satu sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kelas Demokrasi oleh Kesbangpol Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (5/02/2026) dengan mengusung tema “Belajar Demokrasi Menjadi Warga Negara yang Bertanggung Jawab Menuju Bangsa yang Berintegritas”. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang hadir sebagai narasumber utama dan memberikan penguatan tentang demokrasi serta tantangan era digital. Program ini diikuti oleh siswa-siswi yang terlihat aktif dan penuh rasa ingin tahu. Kelas Demokrasi menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman pelajar sebagai pemilih pemula. Kegiatan ini juga mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, dan akademisi dalam satu forum edukatif.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kabupaten Magelang, Sri Tumini, S.E. Ia menegaskan bahwa pendidikan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pembentukan karakter kebangsaan. Menurutnya, pelajar harus dibekali nilai persatuan, toleransi, serta tanggung jawab sosial. Ia juga menekankan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat. Sri Tumini berharap pelajar mampu menjadi agen perubahan yang mengedepankan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyampaikan bahwa generasi muda perlu dilatih untuk menjadi warga negara yang cerdas dan peduli. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol ingin membangun kesadaran demokrasi sejak dini.

Anggota DPRD Kabupaten Magelang, Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag., hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi mengenai partisipasi politik yang bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa pemuda tidak boleh terjebak pada sikap apatis. Menurutnya, pemuda harus menjadi generasi yang mampu memengaruhi lingkungan dengan hal positif. Ia juga menyampaikan bahwa demokrasi akan berjalan baik jika warga negara berani menjaga nilai kebenaran. Hibatun mengajak pelajar untuk memahami bahwa setiap pilihan dan sikap politik harus memiliki dasar pengetahuan. Materi tersebut memberikan motivasi bagi peserta untuk menjadi pemuda yang aktif dalam kehidupan publik.

Dari unsur akademisi, Sholihul Hakim, S.H., M.H., dosen Universitas Tidar, memberikan perspektif mengenai demokrasi konstitusional. Ia menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia dibangun dengan landasan hukum yang kuat dan harus dijaga bersama. Menurutnya, generasi muda harus memahami aturan agar tidak mudah terpengaruh narasi yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Ia juga menekankan bahwa etika publik menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Sholihul Hakim mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian. Materi ini memperkaya pemahaman siswa mengenai hubungan demokrasi dan hukum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang kemudian menyampaikan materi literasi anti-hoaks yang menjadi fokus utama kegiatan. Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar demokrasi saat ini bukan hanya soal partisipasi, tetapi juga kualitas informasi yang beredar. Menurutnya, media sosial sering menjadi ruang penyebaran hoaks yang memicu konflik dan perpecahan. Ia menegaskan bahwa pelajar harus memiliki kemampuan untuk memeriksa informasi, memahami konteks, serta tidak mudah terpancing emosi. Ketua Bawaslu juga menyoroti pentingnya etika bermedia sosial, termasuk cara menyampaikan pendapat secara santun. Ia mengajak siswa untuk membangun budaya diskusi yang sehat dan menghormati perbedaan.

“Hoaks tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, generasi muda harus mampu berpikir kritis, melakukan verifikasi fakta, serta bijak dalam menggunakan media sosial,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Ia menambahkan bahwa menyebarkan informasi palsu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Menurutnya, pelajar harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang cerdas dan berintegritas, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pesan ini menjadi penekanan kuat agar pelajar tidak sekadar aktif di media sosial, tetapi juga bertanggung jawab. Para siswa menyambut materi tersebut dengan perhatian dan semangat.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung sangat interaktif. Para siswa mengajukan pertanyaan tentang cara membedakan informasi palsu, langkah melaporkan hoaks, serta peran pemilih pemula dalam pemilu. Diskusi juga menyinggung bagaimana pelajar dapat berkontribusi menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Para narasumber memberikan jawaban yang komunikatif dan mudah dipahami. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran pelajar untuk bersikap dewasa dalam demokrasi. Kelas Demokrasi kemudian ditutup dengan ajakan untuk menjadi pelajar yang kritis, santun, dan anti-hoaks. Kesbangpol berharap kegiatan serupa dapat terus diperluas ke sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Magelang.