Perkuat Kapasitas Pengawas, Bawaslu Angkat Strategi Pengawasan Pemilu di Daerah Kepulauan

Kota Mungkid - Kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Volume 09 yang digelar secara daring pada Senin (2/2/2026) menjadi ruang penguatan kapasitas pengawas pemilu dalam memahami kerawanan di daerah kepulauan. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, S.A.P., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya literasi pengawasan sebagai sarana strategis menghadapi tantangan pengawasan yang kompleks. Terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda dengan wilayah daratan.

Muhammad Amin menyampaikan bahwa daerah kepulauan memiliki tantangan pengawasan yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada efektivitas pengawasan pemilu di lapangan. Oleh karena itu, pengawas pemilu dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif dan adaptif. Literasi pengawasan dinilai menjadi bekal penting dalam merespons berbagai potensi kerawanan tersebut.

Keynote speaker, Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn., menyoroti tingginya tingkat kerawanan pemilu di wilayah kepulauan. Keterbatasan jumlah pengawas menjadi tantangan utama yang memerlukan pendekatan berbeda. Strategi pengawasan perlu lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan dibandingkan penindakan. Pendidikan pengawasan partisipatif menjadi salah satu instrumen penting dalam melibatkan masyarakat secara aktif.

Sementara itu, Dr. Maryamah, M.Pd.I., memaparkan pengalaman pengawasan pemilu di wilayah Kepulauan Riau. Ia menjelaskan bahwa tantangan pengawasan tidak hanya terkait sebaran pulau, tetapi juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Kerawanan pemilu di daerah kepulauan meliputi politik uang, distribusi logistik, dan keterbatasan akses informasi. Untuk itu, pemanfaatan jejaring masyarakat lokal dan media digital menjadi solusi yang efektif.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pengawasan di wilayah kepulauan. Sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat ditekankan sebagai kunci keberhasilan pengawasan. Pendekatan kolaboratif dan berbasis kearifan lokal dinilai mampu memperkuat pencegahan pelanggaran. Literasi Pojok Pengawasan Volume 09 menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan pemilu yang berintegritas.