Kelas Demokrasi di Sawangan: Ketua Bawaslu Magelang Ingatkan Bahaya Hoaks Menjelang Tahun Politik

Kota Mungkid – Upaya memperkuat pendidikan demokrasi bagi pelajar kembali dilakukan melalui Kelas Demokrasi di SMK Ma’arif Sawangan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang ini digelar pada Kamis (5/02/2026). Tema yang diangkat menekankan pentingnya tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan bangsa yang berintegritas. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang hadir sebagai narasumber utama yang memberikan materi literasi demokrasi sekaligus literasi digital. Kegiatan diikuti oleh siswa-siswi SMK Ma’arif Sawangan yang tampak antusias sejak awal acara. Program ini menjadi ruang strategis untuk membekali pemilih pemula menghadapi tantangan informasi di era modern.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kabupaten Magelang, Sri Tumini, S.E. Ia menyampaikan bahwa generasi muda perlu memahami demokrasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat pemilu. Menurutnya, demokrasi harus dibangun dengan sikap menghargai perbedaan dan menjaga persatuan. Sri Tumini juga menekankan bahwa pelajar memiliki peran penting sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Ia mengingatkan bahwa karakter kebangsaan harus diperkuat melalui pendidikan yang berkesinambungan. Melalui Kelas Demokrasi ini, Kesbangpol ingin memastikan pelajar memiliki bekal nilai dan pengetahuan yang kuat.

Kegiatan menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Magelang, Hibatun Wafiroh, S.Ag., M.Ag., yang memberikan materi mengenai peran strategis pemuda. Ia menegaskan bahwa partisipasi pemuda dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk edukasi publik dan keterlibatan dalam kegiatan sosial. Menurutnya, generasi muda harus mampu menyuarakan kepentingan publik dengan cara yang santun. Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi akan kehilangan makna jika warga negara bersikap apatis. Hibatun mengajak siswa untuk aktif membaca isu-isu publik agar tidak mudah terpengaruh narasi yang menyesatkan. Materi tersebut memberikan motivasi bagi pelajar untuk lebih peduli terhadap kehidupan demokrasi.

Dari kalangan akademisi, Sholihul Hakim, S.H., M.H., dosen Universitas Tidar, memberikan penguatan terkait demokrasi konstitusional. Ia menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki rambu-rambu hukum yang mengatur jalannya pemerintahan dan proses pemilu. Menurutnya, kesadaran hukum harus menjadi bekal utama generasi muda agar tidak mudah terlibat dalam tindakan yang melanggar aturan. Ia juga menekankan pentingnya etika publik, terutama dalam ruang digital yang semakin terbuka. Sholihul Hakim mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi tanggung jawab. Materi tersebut memperkaya pemahaman peserta mengenai demokrasi yang berlandaskan konstitusi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang kemudian menyampaikan materi yang menjadi fokus utama, yakni literasi anti-hoaks. Ia menjelaskan bahwa hoaks merupakan salah satu ancaman serius yang dapat merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, hoaks tidak hanya menyesatkan informasi, tetapi juga dapat menciptakan polarisasi sosial di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menjelang momentum pemilu dan pemilihan, hoaks sering meningkat dan menyasar kelompok muda. Ketua Bawaslu menekankan bahwa pelajar harus menjadi generasi yang cerdas dalam memilah informasi. Ia juga mengajak peserta untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi, bukan penyebaran provokasi.

“Hoaks tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, generasi muda harus mampu berpikir kritis, melakukan verifikasi fakta, serta bijak dalam menggunakan media sosial,” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang. Ia menambahkan bahwa tindakan sederhana seperti mengecek sumber, membaca berita secara utuh, dan membandingkan dengan kanal resmi sangat penting. Menurutnya, generasi muda harus berani menolak ajakan menyebarkan konten provokatif. Ia juga menekankan bahwa menjaga ruang digital yang sehat merupakan bagian dari menjaga demokrasi. Pesan ini disampaikan sebagai bentuk penguatan karakter pelajar sebagai pemilih pemula. Para siswa tampak memahami bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga sikap moral.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung hangat. Para siswa mengajukan pertanyaan mengenai cara mengenali hoaks, etika bermedia sosial, serta peran pemilih pemula dalam pemilu. Beberapa siswa juga menyampaikan pengalaman mereka menemukan informasi yang tidak benar di platform digital. Para narasumber menjawab dengan penjelasan yang mudah dipahami dan memberikan contoh yang relevan. Sesi ini menunjukkan bahwa pelajar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu demokrasi dan literasi digital. Kelas Demokrasi kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadi generasi anti-hoaks yang menjaga persatuan. Kesbangpol berharap kegiatan ini dapat menjadi model edukasi demokrasi di sekolah-sekolah lainnya.