HPN 2026 di Tol Negeri Khayangan, Bawaslu Magelang Perkuat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang menghadiri rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang. Kegiatan berlangsung di Tol Negeri Khayangan, Kecamatan Sawangan, Senin (9/2/2026). Kehadiran Bawaslu dalam forum ini menjadi bagian dari langkah memperkuat konsolidasi demokrasi. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi strategis dalam menghadapi agenda kepemiluan ke depan.

Bawaslu menilai bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu harus dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Forum lintas sektor seperti HPN dapat menjadi ruang bertukar pandangan sekaligus memperkuat komunikasi kelembagaan. Bawaslu juga menekankan bahwa pencegahan tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung. Penguatan kerja sama sejak dini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas demokrasi di daerah.

Kegiatan HPN 2026 ini turut dihadiri unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan daerah lainnya. Hadir unsur TNI melalui Dandim, perwakilan Polres Magelang, perwakilan DPRD Kabupaten Magelang, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, hadir Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Sawangan, Kesbangpol, KPU Kabupaten Magelang, perwakilan Ketep Pass, tokoh masyarakat Desa Wonolelo, pengurus Kahyangan, serta jajaran PWI Kabupaten Magelang. Kehadiran para pihak tersebut menunjukkan adanya dukungan bersama dalam menjaga stabilitas politik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan proses yang memerlukan dukungan seluruh elemen. Ia menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor penting untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi potensi pelanggaran. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada komitmen bersama. Oleh karena itu, komunikasi antarlembaga harus terus diperkuat.

“Konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar integritas pemilu terjaga dan potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” ujar Habib. Dalam forum tersebut, Bawaslu juga menyoroti isu pencegahan praktik politik uang dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi. Bawaslu berharap pers turut berperan aktif dalam menjaga kualitas informasi publik. Melalui momentum HPN 2026, Bawaslu Kabupaten Magelang mempertegas komitmen untuk terus menjaga pemilu yang transparan, akuntabel, dan bermartabat.