Bersama Forkopimda dan Pers, Bawaslu Magelang Pertegas Komitmen Demokrasi Berintegritas

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang meneguhkan komitmennya dalam memperkuat konsolidasi demokrasi melalui kehadiran aktif pada rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang di Tol Negeri Khayangan, Kecamatan Sawangan, Senin (9/2/2026). Kehadiran Bawaslu menjadi bagian dari strategi memperkuat komunikasi lintas sektor dalam menjaga demokrasi. Momentum HPN dimanfaatkan sebagai ruang kolaborasi strategis bersama para pemangku kepentingan daerah.

Bawaslu Kabupaten Magelang memandang bahwa konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan hanya oleh satu lembaga. Kolaborasi antarlembaga dan partisipasi publik menjadi faktor penting untuk menjaga integritas pemilu. Dalam forum ini, Bawaslu juga menegaskan pentingnya peran pers sebagai pilar demokrasi. Pers dinilai berperan besar dalam membangun literasi politik serta menjaga ruang informasi publik yang sehat.

Kegiatan HPN 2026 tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai instansi terkait. Hadir unsur TNI melalui Dandim, perwakilan Polres Magelang, perwakilan DPRD Kabupaten Magelang, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, hadir pula Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Sawangan, Kesbangpol, KPU Kabupaten Magelang, perwakilan Ketep Pass, tokoh masyarakat Desa Wonolelo, pengurus Kahyangan, serta jajaran PWI Kabupaten Magelang. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan bersama dalam menjaga stabilitas demokrasi di daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kerja bersama. Menurutnya, penguatan demokrasi harus dilakukan melalui komunikasi intensif dan koordinasi yang terencana. Ia menyampaikan bahwa langkah pencegahan pelanggaran pemilu akan lebih efektif apabila seluruh pihak saling bersinergi. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat.

“Konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar integritas pemilu terjaga dan potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” ujar Habib. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menekankan agenda penguatan pencegahan pelanggaran, penanganan potensi konflik, pengawasan partisipatif, serta pencegahan praktik politik uang dan disinformasi. Bawaslu berharap pers dan seluruh stakeholder turut menjadi mitra strategis dalam menjaga ruang demokrasi. Melalui momentum HPN 2026, Bawaslu Kabupaten Magelang mempertegas komitmennya untuk terus menjaga pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.