Bawaslu Magelang Dorong Sinergi Pers dan Stakeholder dalam Konsolidasi Demokrasi pada HPN 2026

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magelang. Kegiatan berlangsung di Tol Negeri Khayangan, Kecamatan Sawangan, Senin (9/2/2026). Kehadiran Bawaslu menjadi bagian dari langkah memperkuat konsolidasi demokrasi lintas sektor. Forum ini dimanfaatkan untuk mempererat komunikasi bersama unsur pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, serta insan pers.

Bawaslu memandang bahwa pers merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, mendidik publik, serta menjaga ruang demokrasi tetap sehat. Dalam konteks kepemiluan, pers juga menjadi mitra strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Oleh sebab itu, Bawaslu menilai HPN sebagai momentum tepat untuk memperkuat sinergi dengan insan pers.

Kegiatan HPN 2026 di Kabupaten Magelang turut dihadiri unsur Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan. Hadir unsur TNI, Polri, DPRD Kabupaten Magelang, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta instansi terkait lainnya. Turut hadir Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Sawangan, Kesbangpol, KPU Kabupaten Magelang, perwakilan Ketep Pass, tokoh masyarakat Desa Wonolelo, pengurus Kahyangan, serta jajaran PWI Kabupaten Magelang. Kehadiran lintas sektor ini memperlihatkan adanya semangat kolaborasi dalam menjaga stabilitas demokrasi daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan proses yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menyampaikan bahwa upaya menjaga integritas pemilu harus dilakukan melalui kerja bersama dan komunikasi yang terbuka. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dapat memperkuat langkah pencegahan pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, agenda kepemiluan di masa depan dapat berjalan lebih tertib, aman, dan berintegritas.

“Konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar integritas pemilu terjaga dan potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini,” ujar Habib. Dalam kesempatan itu, Bawaslu juga menegaskan fokus penguatan pencegahan politik uang, disinformasi, serta potensi konflik sosial yang bisa muncul menjelang pemilu. Bawaslu berharap seluruh stakeholder dan insan pers terus bersinergi menjaga ruang publik yang sehat. Melalui momentum HPN 2026, Bawaslu Kabupaten Magelang meneguhkan komitmennya untuk terus menjaga pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.