Bawaslu Goes to Pesantren, Santri MA Al-Maba Didorong Jadi Pemilih Cerdas

Kota Mungkid - Bawaslu Kabupaten Magelang kembali menggelar program edukasi demokrasi melalui kegiatan Bawaslu Goes to Pesantren. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Al-Maba pada Selasa, (11/02/2026). Program tersebut menyasar santri sebagai generasi muda yang memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi. Bawaslu menegaskan bahwa santri bukan hanya pemilih, tetapi juga pengawal nilai moral dalam pemilu.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala MA Al-Maba, Febri Nursyadihah, S.Pd., M.H. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bawaslu Kabupaten Magelang di lingkungan sekolah. Menurutnya, kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan peserta didik. Ia berharap santri semakin memahami pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Shaleh, S.S., turut memberikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa pesantren memiliki kekuatan nilai yang besar dalam merawat demokrasi. Lingkungan pesantren dinilai mampu membentuk karakter santri yang beretika dan berintegritas. Karena itu, santri diharapkan menjadi contoh dalam praktik politik yang damai dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Magelang dan MA Al-Maba. PKS ini menjadi langkah konkret dalam memperluas pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan pesantren. Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak berkomitmen memperkuat literasi demokrasi dan kepemiluan. Bawaslu berharap kolaborasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

Materi utama disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum. Ia menyampaikan bahwa pesantren adalah ruang pendidikan demokrasi yang sarat nilai musyawarah, tasamuh, keadilan, dan moderasi. Menurutnya, santri memiliki peran penting sebagai pemilih cerdas dan penolak politik uang. Santri juga diharapkan menjadi agen pengawasan yang aktif dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada.

Di era digital, santri juga dituntut aktif melakukan tabayyun sebelum menyebarkan informasi. Sumarni menegaskan bahwa hoaks dapat merusak persatuan dan kualitas demokrasi. Karena itu, santri perlu menjadi pelopor literasi informasi yang sehat. Pesan-pesan kebaikan harus disebarkan agar demokrasi tetap bermartabat.