Awasi Proses Digitalisasi Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Magelang Pantau Pengumuman PDPB

Kota Mungkid – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Magelang melaksanakan pengawasan langsung terhadap pengumuman hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang pada Kamis (03/07/2025). Pengumuman tersebut disampaikan secara daring melalui laman resmi dan media sosial milik KPU Kabupaten Magelang.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah, menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keterbukaan dan akurasi penyampaian informasi kepada publik.

“Kami memastikan bahwa informasi yang disampaikan KPU Kabupaten Magelang benar-benar mencerminkan hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan dan dapat diakses masyarakat secara luas melalui kanal resmi yang tersedia,” ujarnya.

KPU Kabupaten Magelang menyampaikan hasil rekapitulasi PDPB melalui akun resmi media sosial @kpukabmagelang (Instagram dan Facebook), serta melalui laman website resminya. Informasi tersebut disertai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2025  tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025.

SK tersebut memuat rincian jumlah pemilih yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang. Dokumen ini menjadi bagian dari proses transparansi dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemilu.

Bawaslu Kabupaten Magelang mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan memberikan tanggapan terhadap data pemilih yang telah diumumkan.

“Partisipasi publik sangat penting dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang,” tambah Aini.

Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilu guna memastikan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berkualitas.