Perkuat Profesionalitas Jajaran, Bawaslu Magelang Dalami Teknik Penyusunan Produk Hukum

Kota Mungkid — Kemampuan menyusun produk hukum secara tepat menjadi salah satu kompetensi yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Bawaslu. Produk hukum yang disusun dengan baik dapat memberikan kepastian prosedur, melindungi hak pihak terkait, serta memperkuat legitimasi setiap tindakan kelembagaan.

Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menyelenggarakan Rapat Pembahasan Kajian Hukum bertema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”, Senin (9/11/2026). Kegiatan berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang dengan menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dalam materinya, Ahmad Syarief menguraikan empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan produk hukum, yaitu kewenangan, prosedur, substansi, serta asas dan dokumentasi. Aspek kewenangan memastikan produk hukum diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki dasar atribusi maupun delegasi.

Dari aspek prosedur, penyusunan produk hukum harus mengikuti tahapan yang benar, mulai dari penyusunan, konsultasi, penetapan, penomoran, hingga pengundangan atau penyampaian. Sementara dari sisi substansi, materi yang diatur harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak melampaui kewenangan, serta memiliki rumusan yang jelas dan dapat dilaksanakan.

Aspek asas dan dokumentasi juga tidak kalah penting. Setiap produk hukum harus memperhatikan kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Seluruh proses pembentukan dan dokumen pendukungnya perlu diadministrasikan secara tertib.

Dalam sesi tanya jawab, peserta membahas berbagai persoalan praktis, mulai dari penyusunan SK pembentukan tim dan penunjukan penanggung jawab kegiatan, penggunaan SOP internal, hingga evaluasi keputusan apabila terjadi perubahan struktur organisasi atau pejabat yang bertanggung jawab.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menekankan pentingnya peningkatan pemahaman produk hukum bagi seluruh jajaran. Melalui kajian tersebut, diharapkan setiap unit kerja semakin teliti dalam menyusun dan mengelola dokumen hukum sehingga produk yang diterbitkan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan akuntabel.