Bawaslu Magelang Jadikan Kajian Hukum sebagai Upaya Evaluasi dan Penguatan Kelembagaan

Kota Mungkid — Penguatan kelembagaan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga melalui evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Bawaslu Kabupaten Magelang terus mendorong upaya tersebut melalui kegiatan Rapat Pembahasan Kajian Hukum yang dilaksanakan Senin (9/11/2026).

Mengangkat tema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran dan evaluasi bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang dalam memahami berbagai produk hukum yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kelembagaan.

Kegiatan menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang memberikan pemaparan mengenai landasan pembentukan, jenis, kedudukan, serta kekuatan hukum produk Bawaslu. Sebanyak 15 peserta mengikuti kegiatan, terdiri atas jajaran internal dan perwakilan Polresta Magelang.

Dalam materinya, Ahmad Syarief mengingatkan bahwa setiap tindakan kelembagaan harus memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur yang benar, memiliki substansi yang tepat, serta didukung dokumentasi yang tertib. Pemahaman terhadap hal tersebut diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan maupun penggunaan produk hukum.

Sesi diskusi menjadi ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pembahasan meliputi perbedaan kekuatan Peraturan Bawaslu dan surat edaran, penerbitan SK, penyusunan SOP, tindak lanjut putusan dan rekomendasi, hingga pengelolaan produk hukum melalui JDIH.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, dalam sambutannya menyampaikan bahwa produk hukum merupakan landasan penting bagi jajaran dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan. Oleh karena itu, seluruh jajaran perlu memiliki pemahaman yang sama agar setiap tindakan kelembagaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai langkah konkret, kegiatan ini menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, di antaranya inventarisasi produk hukum periode 2020–2024 dan tahun berikutnya, pemeriksaan kesesuaian dasar hukum, pengelompokan dokumen berdasarkan unit kerja, serta optimalisasi JDIH. Melalui langkah tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya membangun tata kelola produk hukum yang lebih tertib, terstruktur, dan berkelanjutan demi mendukung profesionalitas serta akuntabilitas lembaga.