Perkuat Fondasi Hukum, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang Tancapkan Langkah Strategis Sepanjang 2025

Kota Mungkid - Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2025 dalam rangka penguatan tata kelola hukum kelembagaan. Berbagai kegiatan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fokus utama Divisi Hukum diarahkan pada peningkatan kualitas regulasi internal, kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Salah satu kegiatan utama Divisi Hukum pada tahun 2025 adalah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Penyusunan DIM dilakukan sebagai bagian dari proses harmonisasi dan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum serta memberikan masukan konstruktif terhadap penyempurnaan peraturan yang berlaku. Melalui penyusunan DIM, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya memastikan setiap kebijakan dan tindakan kelembagaan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas.

Selain itu, Divisi Hukum juga aktif melakukan konsultasi hukum ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi tersebut dilaksanakan untuk memperoleh kejelasan, keselarasan, serta penguatan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting guna meminimalisasi potensi kesalahan penerapan hukum dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Dengan adanya konsultasi yang intensif, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antarjenjang Bawaslu dapat terjaga dengan baik.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang juga mengikuti pelatihan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola JDIH agar mampu menyajikan informasi hukum secara tertib, akurat, dan mudah diakses publik. Selain pelatihan, Divisi Hukum juga melaksanakan kegiatan studi banding pengelolaan JDIH ke pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi sarana pembelajaran untuk mengadopsi praktik baik pengelolaan dokumentasi hukum yang telah berjalan optimal.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Chandra Yoga Kusuma, menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Divisi Hukum sepanjang 2025 merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan. “Divisi Hukum berupaya memastikan setiap proses pengawasan pemilu memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Chandra. Ia menambahkan bahwa penyusunan DIM, konsultasi hukum, serta penguatan JDIH merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan hukum Bawaslu kepada publik. Menurutnya, tata kelola hukum yang baik akan berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Chandra juga menekankan pentingnya pengelolaan JDIH yang profesional dan berkelanjutan. “JDIH bukan sekadar dokumentasi, tetapi menjadi wajah keterbukaan informasi hukum Bawaslu kepada masyarakat,” jelasnya. Ia berharap hasil pelatihan dan studi banding JDIH dapat diimplementasikan secara optimal di Bawaslu Kabupaten Magelang. Dengan pengelolaan JDIH yang baik, akses masyarakat terhadap produk hukum dan informasi kepemiluan akan semakin terbuka dan mudah.

Menatap tahun 2026, Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang berharap seluruh capaian dan pembelajaran di tahun 2025 dapat menjadi pijakan untuk penguatan yang lebih komprehensif. “Harapan kami di tahun 2026, Divisi Hukum dapat terus meningkatkan kualitas regulasi, pelayanan hukum, dan pengelolaan JDIH yang lebih inovatif dan responsif,” ungkap Chandra. Ia juga berharap sinergi dengan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, serta pemerintah daerah dapat terus diperkuat. Dengan komitmen tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang optimistis mampu menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.