Pencegahan Jadi Prioritas, Bawaslu Kabupaten Magelang Matangkan Program Kerja 2026

Kota Mungkid - Rapat Pembahasan Program Kerja Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 menegaskan komitmen penguatan pencegahan dan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (7/01/2026) ini menempatkan pencegahan sebagai strategi utama pengawasan. Seluruh divisi memberikan refleksi untuk mendukung pendekatan tersebut. Pencegahan dipandang sebagai langkah efektif meminimalisir pelanggaran.

Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi oleh Fauzan Rofiqun menyampaikan bahwa pencegahan harus didukung data yang kuat. Ia menilai pemetaan potensi pelanggaran perlu dilakukan secara sistematis. Data menjadi alat penting dalam perencanaan program pencegahan. Oleh karena itu, penguatan analisis data menjadi prioritas divisinya.

Muhammad Hafidh dari Divisi SDM dan Organisasi menyampaikan bahwa pencegahan membutuhkan SDM yang komunikatif. Ia menekankan pentingnya kemampuan pengawas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Program kerja 2026 akan diarahkan pada peningkatan kapasitas komunikasi pengawas. Hal ini dinilai penting dalam membangun pengawasan partisipatif.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Chandra Yoga Kusuma menekankan peran hukum dalam pencegahan. Ia menyampaikan bahwa pemahaman regulasi oleh masyarakat dapat menekan potensi sengketa. Sosialisasi hukum Pemilu menjadi bagian dari strategi pencegahan. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat.

Sumarni Aini Chabibah dari Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kekuatan utama pengawasan. Ia menyampaikan bahwa program pencegahan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pendekatan kolaboratif akan terus diperluas. Edukasi pengawasan akan dikemas lebih inklusif dan menarik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menyatakan bahwa pencegahan adalah investasi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat harus terus didorong. “Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan publik,” ujarnya. Ia berharap program kerja 2026 mampu memperluas jejaring partisipasi masyarakat.