P2P Daring 2025: Wujud Komitmen Bawaslu Wujudkan Pemilu Berintegritas

Kota Mungkid — Komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi kembali diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring Tahun 2025. Kegiatan yang digagas oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ini menjadi langkah strategis dalam membangun kader pengawas yang berdaya, berintegritas, dan aktif di masyarakat, Senin (27/10/2025).

Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menegaskan bahwa P2P bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi investasi jangka panjang untuk kualitas demokrasi Indonesia. “Kami ingin melahirkan pengawas partisipatif yang berfungsi sebagai mata, telinga, dan hati masyarakat dalam menjaga Pemilu yang bersih,” ucapnya.

Program ini diikuti secara daring oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Magelang. Peserta diajak menelusuri berbagai materi penting terkait pencegahan pelanggaran, pengawasan tahapan, hingga penyelesaian sengketa pemilu.

Koordinator Divisi Hukum dan Diklat, Diana Ariyanti, menambahkan bahwa semangat partisipatif harus dijaga bahkan setelah tahapan pemilu selesai. “Demokrasi sejati tumbuh dari masyarakat yang sadar akan pentingnya pengawasan,” katanya.

P2P Daring 2025 juga menjadi sarana memperkuat jejaring pengawasan antar-daerah. Melalui ruang virtual, para peserta bisa berbagi praktik baik, pengalaman, serta inovasi pengawasan berbasis komunitas yang telah diterapkan di wilayah masing-masing.

Koordinator Divisi P2H Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat Bawaslu Magelang dalam menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. “P2P adalah fondasi lahirnya pengawas partisipatif yang tidak hanya berwawasan, tetapi juga berjiwa pengabdian. Kami berkomitmen memperluas ruang-ruang edukasi publik agar semangat pengawasan berintegritas tumbuh di setiap lapisan masyarakat,” jelasnya.

Ia menegaskan, Bawaslu Kabupaten Magelang akan terus mendorong partisipasi pengawasan melalui kegiatan pendidikan politik dan kampanye sosial yang inklusif. “Kami percaya, pengawasan yang kuat lahir dari kolaborasi antara lembaga dan masyarakat. Bersama, kita wujudkan Pemilu berintegritas dan bermartabat,” pungkasnya.