Dari Evaluasi ke Aksi, Bawaslu Kabupaten Magelang Rancang Program Kerja 2026

Kota Mungkid - Rapat Pembahasan Program Kerja Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum penguatan kesiapan lembaga pengawas Pemilu. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (7/01/2026) ini menegaskan komitmen Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Setiap divisi menyampaikan refleksi sebagai dasar penyusunan program kerja yang lebih matang. Rapat ini juga menjadi ruang antisipasi terhadap dinamika demokrasi yang semakin kompleks.

Pembukaan rapat diawali dengan sambutan refleksi dari Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi yang disampaikan oleh Fauzan Rofiqun. Ia menyampaikan bahwa tantangan pengawasan ke depan membutuhkan sistem penanganan pelanggaran yang cepat dan akurat. Data yang valid menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, divisinya akan memprioritaskan penguatan basis data dan integrasi informasi.

Selanjutnya, Divisi SDM dan Organisasi yang disampaikan oleh Muhammad Hafidh menekankan kesiapan sumber daya manusia sebagai ujung tombak pengawasan. Ia menyampaikan bahwa profesionalisme pengawas harus dibangun secara berkelanjutan. Program kerja 2026 akan diarahkan pada peningkatan kapasitas, kedisiplinan, dan etos kerja. Hafidh menilai kesiapan SDM akan menentukan efektivitas seluruh program pengawasan.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang disampaikan oleh Chandra Yoga Kusuma menyoroti kesiapan dalam menghadapi potensi sengketa Pemilu. Ia menyampaikan bahwa pemahaman regulasi dan prosedur hukum harus terus diperkuat. Refleksi atas penanganan perkara sebelumnya menjadi bahan evaluasi penting. Ke depan, divisinya akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum yang adil dan transparan.

Sementara itu, Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas yang disampaikan oleh Sumarni Aini Chabibah menekankan pentingnya pencegahan sebagai langkah strategis. Ia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam pengawasan Pemilu. Program pencegahan akan dirancang lebih adaptif dan komunikatif. Pendekatan humanis menjadi kunci dalam membangun kesadaran publik.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menyampaikan bahwa kesiapan lembaga harus dibangun secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa setiap divisi memiliki peran strategis yang saling melengkapi. “Pengawasan yang kuat lahir dari perencanaan yang matang dan kerja kolektif,” ujar Habib. Ia berharap program kerja 2026 mampu menjawab kebutuhan pengawasan yang semakin dinamis.