Bentuk Aparatur Pengawas yang Kompeten, CPNS Bawaslu Magelang Ikuti Pelatihan Teknis

Kota Mungkid — Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kabupaten Magelang terus mengikuti rangkaian Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, yaitu pada 3, 4, 6, dan 7 Oktober 2025, dengan tujuan meningkatkan kompetensi teknis aparatur pengawas pemilu agar siap menjalankan tugas kelembagaan secara profesional dan berintegritas.

Pada Senin (7/10/2025), para CPNS mendapatkan materi “Teknis Advokasi Hukum” yang disampaikan oleh Agnes Natasia dari Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI. Dalam pemaparannya, Agnes menjelaskan tentang strategi advokasi hukum yang dapat dilakukan lembaga pengawas pemilu, baik dalam menghadapi sengketa hukum maupun dalam upaya memperkuat posisi kelembagaan Bawaslu di ranah publik.

“Advokasi hukum menjadi bagian penting dari kerja kelembagaan Bawaslu. Tidak hanya dalam konteks litigasi, tetapi juga dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan kelembagaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Agnes.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Para CPNS aktif bertanya dan berdiskusi tentang contoh kasus advokasi hukum yang pernah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi persoalan hukum di tingkat daerah.

CPNS Bawaslu Kabupaten Magelang, Dwi Yustika Putri , menyampaikan kesan positifnya terhadap kegiatan ini. “Materi advokasi hukum ini sangat membuka wawasan kami. Kami jadi memahami bagaimana peran Bawaslu tidak hanya dalam pengawasan pemilu, tetapi juga dalam memastikan setiap kebijakan lembaga memiliki dasar hukum yang kuat dan terarah,” ungkapnya.

Kegiatan PKTBT ini menjadi sarana pembelajaran penting bagi CPNS Bawaslu Kabupaten Magelang dalam memperkuat kemampuan analisis hukum, komunikasi kelembagaan, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga penegak keadilan pemilu. Dengan bekal tersebut, diharapkan para CPNS siap berkontribusi secara optimal dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. (desiana)