Bawaslu Magelang Bahas Batas Kewenangan Penerbitan Produk Hukum dalam Pengawasan Pemilu

Kota Mungkid — Pelaksanaan pengawasan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari kepastian dasar hukum dan batas kewenangan lembaga. Setiap tindakan maupun kebijakan yang diambil harus memiliki landasan yang tepat agar tidak menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaannya.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Pembahasan Kajian Hukum Bawaslu Kabupaten Magelang bertema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”, Senin (9/11/2026).

Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa produk hukum menjadi instrumen untuk menerjemahkan kewenangan Bawaslu menjadi tindakan kelembagaan. Oleh karena itu, penerbitan setiap produk hukum harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu pembahasan muncul ketika Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menanyakan batas kewenangan Bawaslu dalam menerbitkan keputusan maupun surat edaran terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Persoalan tersebut berkaitan dengan kemungkinan penggunaan produk hukum untuk menetapkan larangan yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa keputusan atau SK hanya digunakan untuk menetapkan hal tertentu sesuai kewenangan pejabat yang menerbitkannya. Sementara itu, surat edaran dan SOP tidak dapat digunakan untuk menciptakan norma, kewajiban, atau larangan baru di luar ketentuan yang telah diatur.

Selain itu, peserta juga membahas perbedaan kedudukan Peraturan Bawaslu dengan surat edaran dalam menghadapi persoalan pengawasan di lapangan. Pembahasan tersebut memperkuat pemahaman bahwa penggunaan produk hukum harus memperhatikan hierarki, substansi, dan kesesuaian dengan dasar kewenangannya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong seluruh jajaran agar semakin cermat dalam menggunakan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas. Pemahaman terhadap batas kewenangan diharapkan dapat mencegah kekeliruan dalam pengambilan keputusan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam setiap tindakan pengawasan.