Bawaslu Kabupaten Magelang Perkuat Kolaborasi Strategis melalui MoU dan PKS Sepanjang Tahun 2025

Kota Mungkid - Bawaslu Kabupaten Magelang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan partisipatif dan peningkatan kualitas demokrasi melalui kerja sama lintas sektor. Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Magelang telah menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan literasi kepemiluan di masyarakat. Sinergi ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan pengawasan pemilu yang berkelanjutan.

Lembaga-lembaga yang bermitra dengan Bawaslu Kabupaten Magelang terdiri dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga satuan pendidikan tingkat sekolah. Keterlibatan instansi pemerintah berfokus pada penguatan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta dukungan kebijakan dalam pelaksanaan pengawasan. Sementara itu, kerja sama dengan kampus diarahkan pada pengembangan riset kepemiluan, pendidikan demokrasi, serta peningkatan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Adapun kolaborasi dengan sekolah menjadi sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada generasi muda.

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Magelang. Kerja sama ini juga menjadi media untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya kemitraan ini, Bawaslu berharap tercipta ekosistem demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berintegritas. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Sumarni Aini Chabibah, menyampaikan bahwa kerja sama dengan berbagai lembaga merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan. “Melalui MoU dan PKS ini, Bawaslu Kabupaten Magelang ingin membangun pengawasan yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat dipahami dan dijaga bersama,” ujar Sumarni. Ia menegaskan bahwa keterlibatan lembaga pemerintah dan pendidikan sangat penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Menurutnya, sinergi ini juga menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi di Kabupaten Magelang.

Sumarni menambahkan bahwa peran lembaga pendidikan, baik kampus maupun sekolah, sangat strategis dalam membangun kesadaran demokrasi. “Mahasiswa dan pelajar adalah agen perubahan yang memiliki peran besar dalam menyebarkan literasi kepemiluan di lingkungan masing-masing,” ungkapnya. Ia berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif. Dengan demikian, nilai-nilai pengawasan pemilu dapat tertanam kuat di tengah masyarakat.

Menatap tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat dan diperluas. “Harapan kami di tahun 2026, sinergi dengan lembaga pemerintah dan pendidikan ini dapat menghasilkan program-program yang lebih inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Sumarni. Ia juga berharap semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif. Dengan dukungan berbagai mitra strategis, Bawaslu Kabupaten Magelang optimistis mampu mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya publik.