Bawaslu Kabupaten Magelang Kukuhkan Delapan Tekad Kesiapsiagaan Korpri pada Upacara HUT ke-54
|
Kota Mungkid – Dalam rangka memperingati Hari KORPRI ke-54, Bawaslu Kabupaten Magelang melaksanakan upacara yang dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh. Dalam amanatnya, Habib membacakan sambutan Ketua KORPRI yang berisi seruan nasional untuk mengukuhkan KORPRI Siaga melalui Delapan Tekad Kesiapsiagaan Korpri, Senin (01/12/2025).
Tekad pertama menekankan persatuan dan soliditas korps ASN sebagai rumah besar yang kokoh dan setia pada Pancasila serta UUD 1945. Dalam amanat tersebut, seluruh ASN diajak untuk kembali pada jati diri bangsa: santun, gotong royong, toleran, sekaligus berorientasi pada pembangunan nasional. Habib menyampaikan bahwa nilai-nilai ini penting dijaga terutama oleh lembaga pengawas pemilu.
Tekad kedua menegaskan pentingnya netralitas dan integritas ASN. Aparatur negara diminta berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjadi teladan moral. Pesan ini sangat relevan bagi Bawaslu yang memiliki tanggung jawab memastikan proses demokrasi berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
Tekad ketiga dan keempat menekankan penguatan profesionalisme, kompetensi, dan penegakan etika aparatur. ASN diharapkan mampu bekerja berbasis merit, mengedepankan pelayanan prima, serta menghindari segala bentuk penyimpangan. Habib menegaskan bahwa ini menjadi dasar penguatan kinerja pengawasan pemilu.
Dalam tekad kelima hingga ketujuh, Ketua KORPRI mengajak ASN untuk siaga bencana, mendukung peningkatan pendapatan negara dan daerah, serta mengawal reformasi birokrasi sebagai upaya menyejahterakan ASN dan masyarakat. Upaya ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan nasional dan mencegah kebocoran anggaran.
Tekad kedelapan menegaskan pentingnya menjaga nama baik ASN dan KORPRI sebagai kekuatan moral birokrasi. Upacara ini menjadi momentum bagi Bawaslu Kabupaten Magelang untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis lembaga, khususnya dalam mengawal demokrasi dan pelayanan publik. (desiana)
