Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Magelang Dorong ASN Adaptif terhadap Transformasi Digital di Peringatan HUT KORPRI ke-54

BAWASLU

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari KORPRI ke-54 yang dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh. Pada upacara tersebut, Habib membacakan sambutan Ketua KORPRI yang menegaskan bahwa ASN harus menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, Senin (01/12/2025).

Dalam sambutan itu, Ketua KORPRI menyampaikan bahwa era digital menuntut perubahan besar dalam pola pikir, sikap, dan tindakan aparatur negara. ASN harus mampu bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Pesan ini menurut Habib sangat relevan dengan tantangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu yang semakin kompleks.

Penggunaan teknologi dianggap penting untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks pengawasan pemilu, digitalisasi dapat mempercepat pelaporan, memperkuat dokumentasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Habib menegaskan bahwa Bawaslu Magelang terus beradaptasi dengan berbagai inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugasnya.

Selain menyoroti digitalisasi, sambutan Ketua KORPRI juga menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi melalui implementasi Undang-Undang ASN terbaru. Reformasi tersebut bertujuan memperkuat kode etik, meningkatkan standar pelayanan, serta memastikan karier ASN berjalan lebih adil dan profesional. Hal ini sejalan dengan upaya Bawaslu membangun tata kelola kelembagaan yang lebih baik.

Upacara juga menjadi momentum penguatan tekad ASN dalam menjaga integritas, netralitas, serta komitmen terhadap pengabdian bagi masyarakat. Melalui Delapan Tekad Kesiapsiagaan Korpri, ASN diharapkan dapat siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk dinamika politik lokal yang berkembang.

Dengan penyelenggaraan upacara ini, Bawaslu Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu demi terciptanya demokrasi yang lebih maju dan transparan. (desiana)