Bangun Tata Kelola Profesional, Bawaslu Kabupaten Magelang Susun Program Kerja 2026

Kota Mungkid - Bawaslu Kabupaten Magelang terus memperkuat tata kelola kelembagaan melalui Rapat Pembahasan Program Kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (7/01/2026) ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan lembaga pengawas yang profesional. Rapat diikuti oleh seluruh pimpinan dengan semangat evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tata kelola yang baik dipandang sebagai fondasi utama kepercayaan publik.

Rapat diawali dengan sambutan reflektif dari Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi oleh Fauzan Rofiqun. Ia menyampaikan pentingnya standar operasional yang jelas dalam penanganan pelanggaran. Data dan informasi harus dikelola secara tertib dan akuntabel. Hal tersebut menjadi perhatian utama dalam penyusunan program kerja tahun 2026.

Divisi SDM dan Organisasi melalui Muhammad Hafidh menyoroti tata kelola internal organisasi. Ia menyampaikan bahwa struktur organisasi yang kuat akan mendukung kinerja pengawasan. Program kerja divisinya difokuskan pada penguatan manajemen SDM dan disiplin kerja. Hafidh menekankan bahwa profesionalisme harus menjadi budaya kerja bersama.

Chandra Yoga Kusuma dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menambahkan bahwa tata kelola hukum juga perlu diperkuat. Ia menyampaikan bahwa setiap proses hukum harus dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam perencanaan. Hal ini dilakukan agar layanan hukum semakin optimal.

Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas yang disampaikan oleh Sumarni Aini Chabibah menekankan tata kelola komunikasi publik. Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Program kerja 2026 akan mengedepankan transparansi dan komunikasi yang efektif. Pendekatan edukatif akan terus dikembangkan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menyatakan bahwa tata kelola yang baik adalah cerminan integritas lembaga. Ia menegaskan bahwa profesionalisme harus tercermin dalam setiap program kerja. “Kepercayaan publik tidak dibangun secara instan, tetapi melalui konsistensi kerja,” ujarnya. Ia berharap rapat ini menghasilkan program yang berdampak nyata.