Awal Tahun Penuh Strategi, Bawaslu Kabupaten Magelang Matangkan Program Kerja 2026

Kota Mungkid - Rapat Pembahasan Program Kerja Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 mencerminkan arah kepemimpinan lembaga. Kegiatan yang digelar pada Rabu (7/01/2026) ini menegaskan peran pimpinan dalam menentukan kebijakan pengawasan. Setiap divisi menyampaikan refleksi sebagai masukan strategis. Kepemimpinan kolektif menjadi kunci keberhasilan program.

Fauzan Rofiqun dari Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi menyampaikan refleksi terkait arah kebijakan data pengawasan. Ia menilai kepemimpinan harus mendorong sistem kerja yang terukur. Data menjadi dasar utama kebijakan pengawasan. Oleh karena itu, arah kebijakan 2026 harus berbasis bukti.

Divisi SDM dan Organisasi melalui Muhammad Hafidh menekankan peran pimpinan dalam membangun budaya kerja. Ia menyampaikan bahwa keteladanan menjadi faktor utama. Program kerja 2026 diarahkan untuk memperkuat nilai integritas. Kepemimpinan yang kuat akan menciptakan organisasi yang solid.

Chandra Yoga Kusuma dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyoroti arah kebijakan hukum. Ia menyampaikan bahwa pimpinan memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum. Refleksi menjadi dasar pengambilan kebijakan yang adil. Hal ini penting untuk menjaga marwah lembaga.

Sumarni Aini Chabibah dari Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas menekankan kepemimpinan dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyampaikan bahwa arah kebijakan harus berpihak pada pencegahan. Komunikasi publik menjadi instrumen penting. Dengan kepemimpinan yang kuat, partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menegaskan bahwa program kerja 2026 adalah wujud arah kepemimpinan lembaga. Ia menyampaikan bahwa seluruh kebijakan harus berorientasi pada penguatan pengawasan yang berintegritas. “Kita harus memimpin dengan visi dan keteladanan,” ujarnya. Ia berharap seluruh jajaran mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam kerja nyata.