Kota Mungkid — Pemilu 2029 masih berada dalam rentang persiapan, tetapi kesadaran masyarakat untuk mengawal proses demokrasi perlu dibangun sejak sekarang. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba ketika tahapan pemilu telah berjalan.
Kota Mungkid — Pemetaan kerawanan pemilu bukanlah bentuk pemberian stigma terhadap suatu wilayah. Instrumen tersebut digunakan untuk membaca potensi persoalan sekaligus menentukan strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.
Kota Mungkid — Demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menentukan dan mengawal pilihan politiknya.
Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang membangun komunikasi dengan pemerintah daerah melalui konsolidasi demokrasi bersama Wakil Bupati Magelang H. Sahid, S.H., pada Senin (28/09/2026). Konsolidasi tersebut membahas agenda pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.