Santri sebagai Pilar Moral dalam Penguatan Demokrasi Indonesia

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang terus menguatkan komitmen pencegahan pelanggaran pemilu melalui program Bawaslu Goes to Pesantren di Pondok Pesantren Nurul Hasan. Kegiatan ini diikuti sekitar 190 santri dan santriwati yang menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang acara. Kehadiran Bawaslu disambut positif oleh pengasuh pesantren, Muhammad Ilzam Saadi, yang menilai kegiatan ini sangat relevan. Ia menegaskan bahwa santri perlu dibekali pemahaman demokrasi sejak dini. Hal ini penting untuk membentuk generasi yang berintegritas, Rabu (22/04/2026).

Kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Fauzan Rofiqun. Ia menekankan bahwa politik uang masih menjadi ancaman serius dalam demokrasi. Oleh karena itu, edukasi kepada generasi muda menjadi langkah strategis. Santri diharapkan mampu menjadi pelopor gerakan anti politik uang. Peran ini dinilai sangat penting dalam menjaga kualitas pemilu.

Dalam sesi materi, Anggota Bawaslu Sumarni Aini Chabibah menjelaskan bahaya politik uang terhadap demokrasi. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merusak keadilan dan integritas pemilu. Santri diajak untuk berani menolak segala bentuk pelanggaran. Nilai kejujuran dan keadilan harus menjadi prinsip utama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan.

Pesantren menjadi ruang yang tepat untuk menanamkan nilai anti korupsi dan anti politik uang. Tradisi keilmuan dan akhlak menjadi kekuatan utama. Santri memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai tersebut ke masyarakat. Dengan bekal tersebut, santri dapat menjadi agen perubahan. Demokrasi yang bersih membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Diskusi interaktif menjadi penutup kegiatan yang penuh makna. Para santri aktif menyampaikan pertanyaan dan pandangan. Bawaslu berharap pesan yang disampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun demokrasi yang bersih. Santri diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan pelanggaran.