Kota Mungkid — Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

Kota Mungkid — Pemetaan kerawanan pemilu bukanlah bentuk pemberian stigma terhadap suatu wilayah. Instrumen tersebut digunakan untuk membaca potensi persoalan sekaligus menentukan strategi pengawasan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Kota Mungkid — Demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga mampu berpikir kritis dalam menentukan dan mengawal pilihan politiknya.

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang membangun komunikasi dengan pemerintah daerah melalui konsolidasi demokrasi bersama Wakil Bupati Magelang H. Sahid, S.H., pada Senin (28/09/2026). Konsolidasi tersebut membahas agenda pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang terus memperkuat pendidikan demokrasi pada masa non-tahapan pemilu. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam konsolidasi demokrasi bersama Wakil Bupati Magelang H. Sahid, S.H., pada Senin (28/09/2026).