Produktif dalam Publikasi, Bawaslu Magelang Raih Peringkat Ketiga se-Jateng

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang mencatatkan prestasi membanggakan dengan menempati posisi ketiga sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota terproduktif dalam pemberitaan versi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini diumumkan dalam rapat evaluasi dan perencanaan konten kehumasan yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (31/07/2025) lalu.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Bawaslu Jateng, Bawaslu Kabupaten Magelang berhasil menghasilkan 69 postingan pemberitaan selama Juli 2025, hanya terpaut dari Kabupaten Tegal (93 postingan) dan Kabupaten Banyumas (85 postingan).

Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi kehumasan di lingkungan Bawaslu se-Jawa Tengah, sekaligus merancang strategi publikasi untuk Agustus mendatang. Fokus utama diarahkan pada konten edukatif non-seremonial yang bersifat informatif dan membangun kesadaran publik terhadap pengawasan pemilu.

Sumarni Aini Chabibah, Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan, dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang, menyampaikan apresiasi terhadap kerja kolektif tim humas serta komitmen untuk terus meningkatkan kualitas publikasi ke depan.

“Pencapaian ini tentu menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab. Kami akan terus mendorong narasi-narasi pengawasan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi,” ujar Aini.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari konsistensi dan kolaborasi seluruh tim yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas konten yang dipublikasikan.

Rapat evaluasi ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, dengan agenda mengevaluasi pemberitaan bulan Juli dan menyusun strategi konten untuk bulan Agustus. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan penilaian berdasarkan data yang dihimpun hingga 28 Juli 2025 pukul 18.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen untuk terus menjadi lembaga yang terbuka, akuntabel, dan komunikatif melalui kanal-kanal kehumasan yang dimiliki, sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.