Penguatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Jadi Prioritas Pengawasan PDPB

Kota Mungkid – Penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang diikuti Bawaslu Kabupaten Magelang pada Rabu (24/6/2026). Dalam rapat tersebut, Bawaslu RI menekankan pentingnya sinergi dengan instansi yang memiliki keterkaitan dengan data kependudukan. Beberapa instansi yang menjadi perhatian antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, Kementerian Agama, serta lembaga lain yang memiliki data mutasi penduduk. Koordinasi tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat dan mutakhir. Karena itu, seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota diminta menjadikannya sebagai prioritas pengawasan.

Keakuratan data pemilih tidak dapat diperoleh hanya melalui pengawasan internal semata. Dibutuhkan dukungan data dan informasi dari berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan administrasi kependudukan. Melalui koordinasi yang baik, perubahan status penduduk dapat diketahui lebih cepat dan tepat. Hal tersebut akan membantu penyelenggara pemilu dalam memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Selain itu, sinergi antarlembaga juga dapat meminimalisasi potensi perbedaan data yang berujung pada persoalan administrasi kepemiluan.

Fauzan Rofiqun menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan bagian penting dari strategi pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, kualitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang tersedia. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Magelang terus menjalin komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang berkaitan dengan data pemilih dapat terpantau dengan baik. Dengan dukungan berbagai pihak, pengawasan akan menjadi lebih komprehensif.

"Pengawasan data pemilih membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak semua informasi dapat diperoleh secara langsung oleh Bawaslu, sehingga koordinasi menjadi sangat penting. Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait guna memastikan kualitas data pemilih tetap terjaga. Semakin baik koordinasi yang terbangun, semakin efektif pula pengawasan yang dapat dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga hak konstitusional masyarakat," jelas Fauzan.

Bawaslu Kabupaten Magelang menyambut baik arahan Bawaslu RI terkait penguatan koordinasi lintas sektor. Ke depan, komunikasi dengan berbagai instansi akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari pengawasan data pemilih berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung penyusunan daftar pemilih yang lebih akurat dan berkualitas. Dengan data yang valid, potensi permasalahan pada tahapan pemilu dapat diminimalkan. Bawaslu Kabupaten Magelang berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut secara profesional dan akuntabel.