Bersama DPR RI, Bawaslu Magelang Dorong Reformasi Kelembagaan Pengawas Pemilu

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan dan transformasi kelembagaan pengawas pemilu dalam rangka menyiapkan Pemilu 2029 yang lebih berintegritas. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja bertema “Bersinergi Kawal Demokrasi” yang digelar di Hotel Atria, Minggu (24/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, M.T., menyampaikan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu harus dilakukan secara serius dan berorientasi pada lompatan besar menuju demokrasi yang stabil. “Bawaslu harus melakukan reformasi kelembagaan. Ada lompatan yang harus disiapkan untuk Pemilu 2029. Ibarat mesin, perlu kapasitas 5000 CC, termasuk penguatan SDM dan dukungan anggaran,” ujarnya.

Azis menekankan bahwa pendidikan pemilih menjadi tugas penting Bawaslu saat ini. Menurutnya, strategi tersebut bisa dilaksanakan dengan melibatkan SDM temporer sesuai kebutuhan, namun harus tetap berorientasi pada tujuan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ia juga menambahkan bahwa persiapan pemilu harus diperlakukan layaknya penyiapan SDM nasional, sehingga setelah lima tahun ke depan, konsolidasi demokrasi dapat selesai tanpa adanya potensi PSU (Pemungutan Suara Ulang).

Dalam forum yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Achmad Husein, menegaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 di Jawa Tengah berjalan optimal berkat sinergi antara penyelenggara pemilu, stakeholder, dan masyarakat. “Metode pencegahan dilakukan sebanyak 27.763 kali dan berbagai dugaan pelanggaran telah ditangani secara profesional. Semua ini menjadi bukti bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan pengawasan,” ungkapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu untuk memperkuat sinergitas dengan mitra kerja. “Kami berusaha melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui berbagai program, seperti Desa Anti Politik Uang, Gerakan Berani Melapor, Panwas Lillahitangala, serta melalui Saka Adhyasta untuk pramuka. Semua ini adalah bentuk ikhtiar agar pengawasan partisipatif menjadi budaya masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, transformasi kelembagaan Bawaslu merupakan kebutuhan mendesak agar institusi ini mampu menjalankan fungsi kontrol pemilu secara maksimal. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana menjalin dan merekatkan sinergitas dengan instansi terkait, sekaligus menyiapkan Bawaslu sebagai lembaga yang lebih adaptif dalam menyongsong Pemilu 2029,” pungkas Habib.