Bawaslu Magelang Dorong Penguatan Regulasi dan Pencegahan Pelanggaran Sejak Dini

Kota Mungkid — Sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pemilu, Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang, Chandra Yoga Kusuma, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Magelang, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini bertajuk “Kolaborasi Demi Demokrasi Berkualitas” dan menghadirkan berbagai unsur penyelenggara, pengawas, partai politik, serta pemangku kepentingan lainnya.

FGD tersebut membahas secara mendalam Kajian Teknis Tahapan Metode Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 dan Pencalonan Bupati & Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 Pasca Pemilu dan Pemilihan 2024. Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta.

Bawaslu Kabupaten Magelang menilai forum ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi dalam memahami aturan teknis dan regulasi pemilu. Chandra Yoga Kusuma menegaskan bahwa pencegahan pelanggaran tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepahaman antar lembaga. “Kunci dari pencegahan adalah pemahaman yang sama terhadap aturan. Jangan sampai pelanggaran terjadi karena perbedaan tafsir antar penyelenggara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu tidak hanya berperan saat pengawasan berlangsung, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan di tahap perencanaan. “Kami ingin terlibat sejak awal agar langkah pengawasan bisa tepat sasaran. Bawaslu berkomitmen membangun demokrasi yang berbasis kolaborasi,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Menurut Chandra, semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin kecil peluang pelanggaran terjadi. “Masyarakat harus tahu, pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tapi juga milik bersama,” tambahnya.

Forum FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi bersama, di antaranya pentingnya penyusunan pedoman teknis verifikasi partai politik yang lebih terukur dan pelibatan lebih luas dari unsur pengawas dalam tahap pencalonan kepala daerah. KPU dan Bawaslu sepakat untuk memperkuat koordinasi ke depan demi pemilu yang berintegritas.