Lompat ke isi utama

Berita

Uang hingga Dokumen Elektronik, Bawaslu Magelang Dalami Jenis Barang Dugaan Pelanggaran

tempuran

KOTA MUNGKID — Barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan memiliki bentuk yang beragam. Tidak hanya berupa uang atau barang fisik, tetapi juga dapat berbentuk dokumen dan data elektronik yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa dugaan pelanggaran.

Pemahaman mengenai karakteristik barang tersebut menjadi salah satu materi dalam Rapat Koordinasi Pengadministrasian dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang tersebut menghadirkan Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sebanyak 10 peserta mengikuti rapat koordinasi, termasuk perwakilan Polresta Magelang.

Dalam paparannya, Budi menyebutkan bahwa barang dugaan pelanggaran dapat berupa uang, barang konsumtif seperti beras dan minyak goreng, alat peraga kampanye, barang elektronik, hingga dokumen atau berkas. Seluruh barang tersebut perlu dikelola dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan barang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021. Prosesnya meliputi penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan, serta pengeluaran, pengembalian, atau pemusnahan sesuai ketentuan.

Budi menambahkan bahwa perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru, khususnya dalam penanganan barang bukti elektronik. Rekaman CCTV, percakapan digital, surat elektronik, dan data transaksi elektronik membutuhkan ketelitian dalam proses penerimaan dan pengelolaannya.

“Kita perlu memahami bahwa barang dugaan pelanggaran tidak selalu berbentuk fisik. Bukti elektronik juga perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi bagian penting dalam proses penanganan dugaan pelanggaran,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya memperluas pemahaman jajaran terhadap berbagai karakteristik barang dugaan pelanggaran agar setiap proses pengelolaannya dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.

penulis: desiana