Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Diajak Perkuat Pengawasan Pemilu 2029

Kota Mungkid — Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Peran tersebut semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2029. Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak para tokoh di wilayah Menoreh untuk ikut memperkuat pengawasan partisipatif. Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi di UFO Menoreh, Kecamatan Salaman, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh, serta Haris, S.I.P., M.Si., yang mewakili Azis Subekti dari Komisi II DPR RI. Para peserta berasal dari unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan menjadi bagian dari penguatan jejaring pengawasan di tingkat masyarakat. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu.

Nur Kholiq menyampaikan bahwa pengawasan pemilu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, tantangan Pemilu 2029 tidak dapat dihadapi hanya oleh penyelenggara pemilu. Sinergi antara Bawaslu, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga proses demokrasi. Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan pendidikan dan informasi yang memadai mengenai pemilu.

Muhammad Habib Shaleh mengatakan masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melihat persoalan pemilu secara kritis. Ia mengibaratkan hal tersebut sebagai penggunaan akal budi dalam menentukan tindakan yang benar dan sesuai aturan. Masyarakat perlu memahami apakah suatu tindakan dalam pemilu telah sesuai dengan regulasi. Kesadaran semacam itu dapat menjadi dasar dalam membangun pengawasan yang lebih kuat.

Habib mencontohkan Kecamatan Salaman yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah lainnya. Dalam pemetaan kerawanan, Salaman menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian pengawasan. Namun, pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah tersebut dapat berlangsung aman. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan pengawasan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Haris menambahkan bahwa pendidikan politik harus dimulai dari masyarakat paling bawah. Menurutnya, setiap keputusan politik dapat memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memahami calon yang akan dipilih serta amanah yang akan diberikan. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun partisipasi politik yang bertanggung jawab.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menjadi penggerak pengawasan partisipatif. Mereka dapat membantu menyampaikan informasi mengenai aturan pemilu sekaligus mengajak masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Dengan jejaring masyarakat yang kuat, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan Pemilu 2029 yang jujur dan berintegritas.