Tingkatkan Kualitas Tata Kelola, Bawaslu Magelang Inventarisasi Produk Hukum
|
Kota Mungkid — Tertib administrasi dan dokumentasi produk hukum menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya memperkuat hal tersebut melalui Rapat Pembahasan Kajian Hukum mengenai Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang tersebut menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai jenis, kedudukan, kekuatan, serta mekanisme pengelolaan produk hukum di lingkungan Bawaslu.
Salah satu pembahasan penting dalam kajian tersebut adalah perlunya inventarisasi seluruh produk hukum yang diterbitkan Bawaslu Kabupaten Magelang. Inventarisasi diperlukan untuk memastikan setiap dokumen dapat ditelusuri berdasarkan jenis, tahun penerbitan, divisi atau unit kerja penerbit, serta materi yang diatur.
Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Magelang akan melakukan pendataan terhadap produk hukum, khususnya Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan pada periode 2020 sampai dengan 2024 maupun tahun berikutnya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mengevaluasi kesesuaian dasar hukum dan status keberlakuan setiap keputusan.
Narasumber Ahmad Syarief menyampaikan bahwa pengelolaan produk hukum harus memperhatikan aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta asas dan dokumentasi. Selain memastikan produk hukum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, setiap dokumen juga perlu disimpan secara sistematis agar keaslian dan keamanannya tetap terjaga.
Pengelolaan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) turut menjadi perhatian. Prosesnya mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen sehingga produk hukum dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi jajaran Bawaslu maupun masyarakat.
Melalui langkah inventarisasi dan evaluasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap pengelolaan produk hukum semakin tertib, terstruktur, dan berkelanjutan. Ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap menjadi salah satu penunjang penting dalam memastikan setiap pelaksanaan tugas kelembagaan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
penulis: desiana