Tertib Administrasi, Bawaslu Magelang Perkuat Pengamanan Barang Dugaan Pelanggaran
|
KOTA MUNGKID — Ketertiban administrasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Menyadari hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pengadministrasian dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (2/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi ruang penguatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang agar memahami secara menyeluruh mekanisme pengelolaan barang yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Kegiatan diikuti 10 peserta, termasuk satu perwakilan dari Polresta Magelang.
Dalam pembukaan kegiatan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi menyampaikan bahwa barang dugaan pelanggaran memerlukan penanganan khusus karena dapat berkaitan langsung dengan proses pembuktian. Oleh sebab itu, setiap tahapan pengelolaan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tidak mengabaikan aspek administrasi.
Narasumber Budi Evantri Sianturi memaparkan bahwa Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 menjadi dasar pengelolaan barang dugaan pelanggaran, dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021 sebagai pedoman teknis. Barang yang dikelola dapat berupa uang, bahan konsumsi, alat peraga kampanye, perangkat elektronik, maupun dokumen.
Menurutnya, proses pengambilalihan barang dari hasil pengawasan maupun laporan harus dilakukan dengan mekanisme serah terima yang disaksikan dua orang dan dituangkan dalam berita acara paling lama 1 x 24 jam. Selanjutnya, barang diperiksa jenis dan kondisinya, didokumentasikan, serta dicatat dalam buku register.
“Administrasi yang tertib merupakan bagian dari upaya menjaga kejelasan asal-usul, kondisi, dan status barang. Dengan demikian, setiap barang yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ungkap Budi.
Selain pemaparan materi, peserta juga berdiskusi mengenai mekanisme pengamanan barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana. Bawaslu Kabupaten Magelang berharap penguatan ini dapat meningkatkan profesionalitas jajaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan prosedur dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran.
penulis: desiana