Lompat ke isi utama

Berita

Sambut Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Magelang Ajak Warga Perkuat Benteng Demokrasi dari Desa

tempuran

KOTA MUNGKID — Persiapan menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini dengan membangun kesadaran masyarakat di tingkat desa. Bawaslu Kabupaten Magelang menilai bahwa keterlibatan warga menjadi salah satu kekuatan penting dalam mencegah berbagai praktik yang dapat mencederai proses pemilu, khususnya politik uang. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026).

Mengusung tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa", kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu. Masyarakat memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik melalui sikap kritis, partisipasi aktif, dan keberanian menolak praktik yang melanggar aturan. Kesadaran tersebut perlu dibangun secara konsisten agar masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas partisipatif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2029 semakin dekat sehingga seluruh elemen masyarakat perlu mulai meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, pengawasan tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh Bawaslu karena jangkauan pengawasan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masyarakat harus mengambil peran sebagai penjaga demokrasi di lingkungan masing-masing, terutama dalam menghadapi potensi praktik politik uang menjelang pemungutan suara.

"Benteng terkuat demokrasi sebenarnya ada di desa kita. Bawaslu tidak bisa berdiri di setiap rumah dan setiap gang pada malam menjelang pencoblosan. Penjaga terbaik demokrasi adalah warga yang sadar bahwa harga dirinya tidak untuk dijual," tegas Habib.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan praktik politik uang berkembang dengan memanfaatkan hubungan sosial maupun tradisi yang telah lama tumbuh. Tradisi hantaran dan buwuhan dalam masyarakat Jawa merupakan bentuk pemberian yang luhur, tetapi amplop yang diberikan dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih merupakan transaksi politik. Menurutnya, masyarakat harus mampu membedakan keduanya agar nilai budaya tetap terjaga dan kedaulatan suara tidak dipertukarkan dengan materi.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., turut menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa politik uang dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari rusaknya mentalitas masyarakat hingga lahirnya kepemimpinan yang berorientasi pada pengembalian modal politik. Karena itu, pencegahan politik uang harus menjadi tanggung jawab bersama.

Sebagai langkah penguatan, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan yang perlu terus dibina dan dikembangkan. Habib mengajak masyarakat menjadikan balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, serta sanggar seni sebagai ruang untuk menyebarkan pendidikan demokrasi. Ia juga mendorong warga membuat kesepakatan bersama untuk menolak memberi dan menerima politik uang, berani menolak dengan santun, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Dengan demikian, desa dapat menjadi benteng kesadaran dan pengawasan demokrasi menuju Pemilu 2029.

penulis: desiana