Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Sinergi Antarinstansi, Bawaslu Magelang Bahas Produk Hukum dalam Koordinasi Gakkumdu

tempuran

Kota Mungkid — Koordinasi antarinstansi membutuhkan pemahaman yang sama mengenai dasar hukum, batas kewenangan, serta kedudukan masing-masing lembaga. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Pembahasan Kajian Hukum yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang tersebut mengangkat tema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”. Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai produk hukum Bawaslu.

Kegiatan ini diikuti 15 peserta, termasuk satu peserta eksternal dari Polresta Magelang. Kehadiran peserta dari unsur kepolisian menjadi bagian dari ruang diskusi mengenai pentingnya pemahaman produk hukum dalam mendukung koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi.

Salah satu pertanyaan yang mengemuka disampaikan oleh peserta dari Polresta Magelang mengenai kedudukan produk hukum Bawaslu dalam koordinasi penanganan dugaan tindak pidana Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pembahasan menyoroti bagaimana surat maupun keputusan yang diterbitkan Bawaslu dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait tanpa melampaui kewenangan masing-masing.

Ahmad Syarief menjelaskan bahwa setiap produk hukum memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda. Karena itu, penerbitan maupun penggunaan produk hukum harus memperhatikan dasar kewenangan, substansi, serta prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, dalam arahannya menekankan pentingnya pemahaman hukum sebagai landasan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemahaman tersebut diperlukan agar seluruh jajaran mampu mengambil langkah secara tepat dan bertanggung jawab sesuai kewenangannya.

Melalui kajian ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap koordinasi dengan instansi terkait semakin kuat dan didukung pemahaman hukum yang baik. Sinergi yang dibangun dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu yang profesional dan berintegritas.

penulis: desiana