Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Pemahaman Sentra Gakkumdu, Bawaslu Magelang Bahas Batas Kewenangan Penanganan Barang Bukti

tempuran

KOTA MUNGKID — Kejelasan kewenangan dan koordinasi antarlembaga menjadi perhatian dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengadministrasian dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang digelar Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (2/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang tersebut menghadirkan Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Rapat diikuti 10 peserta, termasuk perwakilan Polresta Magelang.

Dalam sesi diskusi, peserta membahas kedudukan barang yang diterima Bawaslu ketika laporan dugaan pelanggaran disampaikan, mekanisme penitipan barang sebelum perkara memasuki tahap penyidikan, hingga kemungkinan penguatan kewenangan dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran.

Budi menjelaskan bahwa dalam Sentra Gakkumdu setiap lembaga memiliki kewenangan sesuai tahapan penanganan perkara. Bawaslu berperan dalam proses awal penanganan laporan, Kepolisian memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, sedangkan Kejaksaan menjalankan kewenangan pada tahap penuntutan.

Sementara itu, Agus Haryanto dari Polresta Magelang menjelaskan bahwa penyitaan barang bukti oleh Kepolisian harus mengikuti prosedur hukum, termasuk penerbitan surat perintah penyitaan dan pemenuhan persyaratan administrasi. Ketentuan tersebut diperlukan untuk memastikan tindakan penyitaan memiliki dasar hukum yang jelas.

“Dalam penanganan tindak pidana Pemilu, masing-masing lembaga memiliki tahapan, kewenangan, dan batas waktu yang harus diperhatikan. Karena itu, koordinasi menjadi bagian penting agar penanganannya tidak terkendala persoalan prosedur,” jelas Budi.

Melalui pembahasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap jajaran semakin memahami hubungan kerja dan pembagian kewenangan dalam Sentra Gakkumdu. Kesamaan pemahaman diharapkan mampu mendukung penanganan dugaan pelanggaran yang profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

penulis: desiana