Lompat ke isi utama

Berita

Penguatan Demokrasi dari Desa, Bawaslu Magelang Bangun Gerakan Bersama Masyarakat

Pencegahan

MAGELANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang terus memperkuat strategi pencegahan dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dibuka di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai unsur masyarakat dari empat kecamatan, yakni Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Sebanyak 100 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama hadir untuk memperkuat pemahaman mengenai pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, lembaga legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan demokrasi yang kuat harus dibangun dari masyarakat. Menurutnya, desa memiliki modal sosial berupa kebersamaan dan gotong royong yang dapat menjadi kekuatan untuk mencegah politik uang. Namun, modal sosial tersebut harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk melegitimasi pemberian yang sebenarnya bertujuan memengaruhi pilihan politik warga.

“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” ujar Habib.

Ia juga mengajak masyarakat menghidupkan ruang-ruang publik desa sebagai tempat membangun kesadaran politik. Menurutnya, balai desa, pengajian, forum pemuda, hingga sanggar seni dapat menjadi ruang yang efektif untuk menyampaikan nilai demokrasi. Pendidikan politik harus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat memiliki ketahanan terhadap berbagai bentuk intervensi.

Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor yang terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan. Keberadaan desa pelopor tersebut tersebar di 19 kecamatan dan menjadi salah satu fondasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Magelang. Bawaslu berharap desa-desa tersebut dapat terus berkembang menjadi gerakan sosial yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu dalam memperkuat demokrasi dari tingkat desa. Menurutnya, masyarakat harus memiliki keberanian untuk menjaga integritas proses demokrasi. Ia mengajak kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk menjadi pelopor dalam membangun demokrasi yang jujur dan bermartabat.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., menilai kegiatan tersebut penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Ia mengatakan demokrasi tidak cukup hanya dilihat dari tingginya tingkat kehadiran masyarakat di TPS. Pemilih harus mampu menggunakan hak politiknya secara mandiri dan tidak dipengaruhi oleh materi.

Sakir juga menekankan bahwa demokrasi dan pembangunan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan. Menurutnya, kondisi ekonomi yang lemah dapat membuat masyarakat rentan terhadap praktik politik uang. Oleh karena itu, penguatan ekonomi dan pendidikan politik menjadi dua hal yang perlu berjalan bersama untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri.

Selain jajaran Forkopimda, kegiatan tersebut juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Magelang serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai narasumber. Keterlibatan lintas lembaga menunjukkan bahwa upaya menjaga demokrasi membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dibebankan hanya kepada penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap penguatan kelembagaan melalui keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan gerakan yang berkelanjutan. Dengan desa sebagai ruang utama pembelajaran demokrasi, masyarakat diharapkan semakin berani menolak politik uang, menjaga hak pilih, dan ikut mengawal proses demokrasi dari awal hingga setelah pemilihan berlangsung.

penulis: desiana