Pemkab Magelang Tegaskan Dukungan terhadap Pemilu Berintegritas, Bawaslu Perkuat Pengawasan Berbasis Masyarakat
|
KOTA MUNGKID — Pemerintah Kabupaten Magelang menegaskan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, transparan, serta bermartabat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 bertema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa" yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026).
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga kualitas demokrasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui komitmen menciptakan proses pemilu yang terbebas dari berbagai bentuk intervensi negatif, termasuk praktik politik uang yang dapat mencederai hak dan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya angka partisipasi masyarakat di tempat pemungutan suara. Hal yang lebih mendasar adalah bagaimana kedaulatan rakyat tetap terjaga dan setiap warga dapat menggunakan hak politiknya secara bebas tanpa dipengaruhi tekanan maupun imbalan materi. Politik uang dinilai menjadi ancaman karena dapat merusak mentalitas masyarakat dan mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional.
Bupati juga mengingatkan bahwa praktik politik uang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan. Pemimpin yang terpilih melalui transaksi politik dikhawatirkan lebih berorientasi pada pengembalian modal politik daripada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat pembangunan dan merugikan kepentingan masyarakat desa maupun daerah secara keseluruhan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menyampaikan bahwa komitmen pemerintah daerah perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak mungkin hanya mengandalkan kehadiran Bawaslu di setiap lingkungan masyarakat. Karena itu, warga harus memiliki kesadaran untuk menjadi penjaga demokrasi dengan menolak praktik politik uang serta berani melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Habib juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Program tersebut harus terus dikawal melalui pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan Forkopimda serta berbagai unsur masyarakat. Ia berharap desa-desa tersebut mampu menjadi pusat gerakan kesadaran demokrasi, sehingga penolakan terhadap politik uang tidak hanya muncul saat pemilu, tetapi menjadi nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen menghadapi Pemilu 2029. Ruang-ruang pertemuan masyarakat seperti balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, dan sanggar seni dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan demokrasi. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat, upaya menjaga pemilu yang berintegritas diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
penulis: desiana