Lompat ke isi utama

Berita

Pemkab Magelang Dukung Gerakan Masyarakat Tolak Politik Uang

bawaslu

MAGELANG — Pemerintah Kabupaten Magelang menyatakan dukungan terhadap penguatan peran masyarakat dalam mencegah politik uang. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., dalam kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).

Sahid mengatakan upaya menjaga kualitas demokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, begitu pula Bawaslu. Kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran warga agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang maupun berbagai bentuk intervensi dalam menentukan pilihan.

“Melalui forum ini, saya mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan pemuda di Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menjadi pelopor integritas. Mari tingkatkan pengawasan partisipatif dan buktikan bahwa masyarakat Kabupaten Magelang bermartabat, berani, serta cerdas dalam berdemokrasi,” ujar Sahid.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan pencegahan. Menurutnya, politik uang merupakan persoalan bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada saat pemungutan suara, tetapi dapat memengaruhi kualitas kepemimpinan dan kebijakan yang dihasilkan dari proses demokrasi.

Habib menegaskan masyarakat harus memahami perbedaan antara pemberian yang lahir dari ketulusan dengan pemberian yang bertujuan memperoleh dukungan politik. Ia mengingatkan agar budaya gotong royong dan tradisi sosial tidak dimanfaatkan untuk membenarkan politik uang.

Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 desa pelopor, terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Desa-desa tersebut menjadi bagian dari upaya membangun benteng pencegahan di tingkat masyarakat. Bawaslu berharap gerakan tersebut terus berkembang dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Menurut Habib, ruang publik desa memiliki potensi besar untuk menjadi sarana pendidikan politik. Berbagai kegiatan masyarakat seperti pengajian, pertemuan warga, forum pemuda, dan kegiatan seni dapat digunakan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kedaulatan suara.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., memberikan apresiasi terhadap upaya Bawaslu dalam memperkuat demokrasi hingga tingkat desa. Ia mengatakan DPRD sebagai lembaga yang lahir dari proses politik berkepentingan untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik dan kedaulatan rakyat tidak dipengaruhi oleh kepentingan materi.

Sakir menilai peningkatan kualitas demokrasi harus berjalan bersama dengan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih kuat menghadapi berbagai bentuk pengaruh materi dalam momentum pemilihan. “Membangun kualitas demokrasi itu tidak cukup hanya dari sisi demokrasinya saja,” katanya.

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari empat kecamatan, yaitu Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran. Narasumber berasal dari unsur Forkopimda Kabupaten Magelang, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang dan Bawaslu berharap kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang semakin kuat. Gerakan pengawasan partisipatif diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

penulis: desiana