Lompat ke isi utama

Berita

Pahami Kekuatan Perbawaslu dan SK, Bawaslu Magelang Gelar Kajian Hukum

tempuran

Kota Mungkid — Perbedaan kedudukan dan kekuatan hukum setiap produk yang diterbitkan Bawaslu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Hal tersebut dibahas secara mendalam oleh Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Rapat Pembahasan Kajian Hukum bertema “Kedudukan dan Kekuatan Produk Hukum Bawaslu dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”, Senin (9/11/2026).

Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, kegiatan ini menghadirkan Ahmad Syarief, S.H., M.Kn., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan diikuti 15 peserta, termasuk satu peserta eksternal dari Polresta Magelang, dengan moderator Sigit Dwi Prasetyo, S.Sos., Kepala Subbagian Hukum, Humas dan Data Informasi.

Ahmad Syarief menjelaskan bahwa Peraturan Bawaslu merupakan produk pengaturan yang memuat norma umum dan abstrak serta memiliki kekuatan mengikat sesuai ruang lingkup materi dan kewenangannya. Sementara itu, keputusan atau SK merupakan produk penetapan yang bersifat konkret dan ditujukan kepada pihak atau objek tertentu sesuai isi dan kewenangan pejabat yang menetapkannya.

Selain itu, surat edaran, pedoman, dan SOP memiliki fungsi sebagai instrumen administratif maupun teknis. Ketiganya tidak dapat digunakan untuk menciptakan norma, kewajiban, larangan, maupun sanksi baru yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sesi diskusi, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, mengangkat persoalan batas kewenangan penerbitan produk hukum terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Pembahasan ini menjadi penting agar setiap kebijakan maupun arahan yang diberikan jajaran Bawaslu tetap memiliki dasar hukum yang jelas.

Sementara itu, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Chandra Yoga Kusuma, membahas perbedaan kedudukan Peraturan Bawaslu dan surat edaran ketika ditemukan persoalan konkret dalam tahapan pencalonan, khususnya berkaitan dengan persyaratan calon dan dokumen riwayat pidana.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap seluruh jajaran semakin cermat dalam membedakan jenis dan kekuatan produk hukum. Dengan demikian, setiap keputusan, kebijakan, maupun tindakan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

penulis: desiana