Miliki 48 Desa Anti Politik Uang, Bawaslu Kabupaten Magelang Dorong Gerakan Pencegahan Berkelanjutan
|
KOTA MUNGKID — Bawaslu Kabupaten Magelang terus memperluas gerakan pencegahan politik uang melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang (APU) dan Desa Pengawasan. Hingga saat ini, sebanyak 48 desa telah menjadi bagian dari gerakan tersebut. Keberadaan desa-desa ini diharapkan mampu menjadi kekuatan masyarakat dalam menjaga demokrasi sekaligus membangun budaya politik yang berintegritas dari lingkungan paling dekat dengan warga.
Komitmen tersebut kembali diperkuat melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 dengan tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa". Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (29/10/2026), dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik politik uang dan mengawasi jalannya proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., mengatakan bahwa pembentukan 48 Desa APU dan Desa Pengawasan merupakan langkah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang. Menurutnya, keberadaan desa tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial ataupun sekadar identitas program. Sebaliknya, harus ada gerakan nyata yang tumbuh dari kesadaran warga untuk menjaga hak pilih dan menolak segala bentuk transaksi politik.
Habib menegaskan bahwa gerakan Desa APU perlu dikawal melalui pembinaan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Magelang. Pelibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai komunitas diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan politik sekaligus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi praktik politik uang.
Dalam kesempatan tersebut, Habib juga mengingatkan bahwa politik uang kerap memanfaatkan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam masyarakat Jawa. Tradisi memberi seperti hantaran dan buwuhan merupakan bentuk ketulusan serta penghormatan, tetapi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memberikan amplop dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih. Ia menegaskan bahwa pemberian menjelang pencoblosan yang dimaksudkan untuk membeli suara merupakan tindakan transaksional yang mencederai kedaulatan rakyat.
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung terwujudnya pemilu dan pilkada yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa politik uang dapat merusak mentalitas masyarakat, mengubah hak pilih menjadi komoditas, serta berpotensi melahirkan kepemimpinan yang lebih berorientasi pada pengembalian modal daripada kepentingan rakyat.
Menghadapi Pemilu 2029, Habib mengajak seluruh desa untuk menjadikan gerakan APU sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Balai desa, pengajian, kenduri, tahlilan, hingga kegiatan seni dan budaya dapat menjadi ruang untuk menyampaikan pesan ant politik uang. Masyarakat juga diharapkan berani menolak pemberian yang berkaitan dengan pilihan politik dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Melalui penguatan tersebut, 48 Desa APU diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih luas untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat.
penulis: desiana