Masa Non-Tahapan, Bawaslu Magelang Bangun Sinergi Demokrasi dengan DPRD

Kota Mungkid — Masa non-tahapan pemilu menjadi ruang penting untuk memperkuat fondasi demokrasi. Bawaslu Kabupaten Magelang memanfaatkan momentum tersebut dengan membangun komunikasi bersama berbagai pemangku kepentingan. Salah satu langkahnya diwujudkan melalui konsolidasi demokrasi bersama Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir, S.Sos., Senin (14/9/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam menjaga dan merawat demokrasi di Kabupaten Magelang.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Chandra Yoga Kusuma dan Muhammad Hafid menghadiri konsolidasi tersebut bersama staf sekretariat. Pertemuan membahas sejumlah agenda yang berkaitan dengan penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Komunikasi antarlembaga menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai demokrasi. Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya menjaga kesinambungan hubungan kelembagaan meskipun tahapan pemilu belum berlangsung.

Salah satu agenda yang dibahas adalah Ruwat Rawat Desa Anti Politik Uang. Agenda ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesadaran masyarakat agar tetap menolak politik uang pada masa non-tahapan. Pendekatan berbasis desa diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam merawat nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pendidikan demokrasi dapat terus berjalan tanpa harus menunggu pemilu memasuki tahapan.

Penguatan demokrasi memerlukan proses yang berkelanjutan dan dukungan berbagai pihak. DPRD sebagai salah satu unsur kelembagaan di daerah menjadi bagian penting dalam ruang komunikasi dan konsolidasi demokrasi. Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang membahas agenda yang dapat mendukung penguatan partisipasi masyarakat. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat memperluas kesadaran mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap konsolidasi bersama Ketua DPRD dapat menjadi bagian dari penguatan sinergi jangka panjang. Komunikasi yang terjalin diharapkan dapat mendukung pelaksanaan agenda pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi. Semangat menolak politik uang perlu terus dirawat agar menjadi kesadaran bersama di tengah masyarakat. Dengan demikian, demokrasi di Kabupaten Magelang dapat terus dijaga, diperkuat, dan diwariskan melalui partisipasi masyarakat yang bermakna.