Konsultasi Intensif ke KPPN, Bawaslu Kabupaten Magelang Percepat Progres Satker

Kota Mungkid – Bawaslu Kabupaten Magelang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola keuangan dengan melakukan kunjungan ke KPPN Magelang. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait percepatan progres satker serta pengajuan user aplikasi SAKTI. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan administrasi berjalan tepat waktu. Pertemuan tersebut berlangsung produktif dengan pembahasan teknis yang mendalam, Senin (02/03/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh PLt Kepala Sekretariat Yuni Karina dan didampingi Bendahara Rizqi Andriani. Dalam forum tersebut, keduanya menyampaikan progres pelaksanaan anggaran sekaligus meminta arahan terkait optimalisasi sistem. Fokus pembahasan diarahkan pada kelengkapan administrasi dan efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI. KPPN Magelang memberikan masukan teknis yang komprehensif untuk mempercepat proses yang berjalan.

Yuni Karina menegaskan bahwa percepatan progres satker tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi juga kualitas administrasi. Ia menekankan pentingnya ketepatan prosedur agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. “Kami ingin memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan hambatan administratif. Dengan konsultasi ini, kami semakin memahami langkah-langkah yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Rizqi Andriani juga menyampaikan bahwa pengajuan user SAKTI harus dilakukan secara akurat dan sesuai struktur organisasi. Ia menilai pendampingan dari KPPN sangat membantu dalam mempercepat validasi dan persetujuan sistem. “Kami mendapatkan penjelasan detail terkait mekanisme ajuan user sehingga dapat segera menyempurnakan dokumen yang diperlukan. Ini tentu memperlancar proses administrasi dan pelaporan keuangan,” katanya.

Dengan adanya kunjungan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap seluruh proses administrasi dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Kolaborasi yang terjalin menjadi modal penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan lembaga. Komitmen untuk terus berkoordinasi dengan KPPN akan dipertahankan sebagai bagian dari tata kelola yang profesional. Upaya ini sekaligus memperkuat integritas dan kredibilitas pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu.