Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Magelang Sampaikan Agenda 1 Oktober kepada Wakil Bupati

Kota Mungkid — Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan konsolidasi demokrasi bersama Wakil Bupati Magelang H. Sahid, S.H., pada Senin (28/09/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari komunikasi kelembagaan dalam memperkuat pendidikan demokrasi di Kabupaten Magelang. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang Chandra Yoga Kusuma dan Muhammad Hafidh menyampaikan sejumlah agenda kegiatan. Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah Ruwat Rawat Desa Anti Politik Uang pada 1 Oktober 2026.

Chandra Yoga Kusuma menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu merawat demokrasi pada masa non-tahapan. Menurutnya, kesadaran masyarakat perlu dibangun secara terus-menerus. Pendidikan demokrasi tidak hanya dilakukan saat tahapan pemilu berlangsung. Karena itu, kegiatan berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang terus dikembangkan.

Chandra menjelaskan bahwa Ruwat Rawat Desa APU menjadi ruang edukasi bagi masyarakat mengenai pencegahan politik uang. Masyarakat akan diajak memahami pentingnya menjaga kebebasan dalam menentukan pilihan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi. Harapannya, kesadaran masyarakat dapat tumbuh dari lingkungan desa.

Muhammad Hafidh menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif membutuhkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga demokrasi melalui lingkungan masing-masing. Bawaslu akan terus mendorong pendidikan yang dapat membuka ruang partisipasi tersebut. Ruwat Rawat Desa APU menjadi salah satu kegiatan yang diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat.

Konsolidasi bersama Wakil Bupati Magelang menjadi bagian dari upaya Bawaslu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Agenda Ruwat Rawat Desa APU pada 1 Oktober 2026 menjadi salah satu kegiatan yang disampaikan dalam pertemuan. Bawaslu berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat pendidikan demokrasi sekaligus mendorong pengawasan partisipatif. Upaya merawat demokrasi akan terus dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dan komunikasi antarlembaga.