Lompat ke isi utama

Berita

Kolaborasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Jadi Kunci Mengokohkan Demokrasi dari Desa

tempuran

KOTA MUNGKID — Penguatan demokrasi membutuhkan kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur dan adil tidak dapat dibebankan hanya kepada lembaga pengawas, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan dengan tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa" tersebut menegaskan pentingnya membangun pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Desa dipandang memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi karena menjadi lingkungan tempat warga membangun komunikasi, berinteraksi, serta menentukan sikap dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan kolaborasi yang kuat, upaya pencegahan pelanggaran pemilu diharapkan dapat dilakukan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki komitmen penuh dan tanggung jawab moral untuk mendukung terwujudnya pemilu dan pilkada yang jujur, adil, transparan, serta bermartabat. Ia menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur berdasarkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari sejauh mana kedaulatan rakyat dapat dijaga tanpa intervensi negatif.

Dalam sambutan tersebut, Bupati juga mengingatkan bahwa politik uang merupakan ancaman nyata yang dapat merusak kehidupan demokrasi. Praktik tersebut dapat mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional dan menciptakan ketidakadilan di tengah masyarakat. Bahkan, dampaknya dapat berlanjut hingga proses pemerintahan karena pemimpin yang terpilih melalui transaksi politik berpotensi lebih berorientasi pada pengembalian modal daripada pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi bagian utama dalam gerakan pencegahan politik uang. Ia menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat. Namun, keberadaan desa-desa tersebut perlu terus diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran Forkopimda Kabupaten Magelang.

Habib juga mengajak masyarakat untuk menjaga nilai-nilai luhur budaya Jawa agar tidak dimanfaatkan sebagai sarana politik uang. Tradisi hantaran dan buwuhan merupakan bentuk pemberian yang dilandasi ketulusan serta rasa hormat, sedangkan pemberian amplop menjelang pencoblosan yang bertujuan memengaruhi pilihan politik merupakan transaksi. Ia mengingatkan bahwa suara rakyat merupakan bentuk kedaulatan yang harus dijaga dan tidak boleh dipertukarkan dengan keuntungan sesaat.

Menghadapi Pemilu 2029, Habib mendorong seluruh unsur masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga demokrasi. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas seni, dan berbagai kelompok sosial dapat mengambil peran melalui kegiatan pendidikan politik di lingkungan masing-masing. Balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, dan sanggar seni dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran menolak politik uang.

Bawaslu Kabupaten Magelang berharap gerakan pengawasan partisipatif dapat terus tumbuh melalui kesepakatan bersama untuk tidak memberi maupun menerima politik uang. Masyarakat juga didorong berani menolak dengan santun serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, desa diharapkan menjadi pusat penguatan kesadaran demokrasi sekaligus benteng masyarakat dalam menjaga pemilu yang berintegritas.

penulis: desiana