Lompat ke isi utama

Berita

Kenali Prosedur Serah Terima, Bawaslu Magelang Perketat Tata Kelola Barang Dugaan Pelanggaran

tempuran

KOTA MUNGKID — Proses serah terima menjadi salah satu tahapan penting dalam pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Ketepatan prosedur sejak awal diperlukan untuk memastikan barang yang diterima memiliki kejelasan asal-usul, kondisi, serta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Magelang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadministrasian dan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Senin (2/11/2026).

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi ini menghadirkan Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H., Staf Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan diikuti 10 peserta, termasuk satu perwakilan dari Polresta Magelang.

Budi menjelaskan bahwa barang yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun laporan harus diserahkan kepada Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran dengan disaksikan dua orang dan dituangkan dalam berita acara serah terima paling lama 1 x 24 jam.

Setelah diterima, barang harus diperiksa legalitas serah terimanya, disesuaikan jenis dan kondisinya, didokumentasikan, serta dicatat dalam buku register. Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 dan Surat Edaran Bawaslu Nomor 26 Tahun 2021.

“Jangan sampai barang sudah diterima, tetapi administrasinya tidak lengkap. Setiap barang harus jelas proses penerimaannya, bagaimana kondisinya, dan bagaimana pencatatannya,” tegas Budi dalam pemaparan materi.

Peserta juga mendiskusikan persoalan penitipan barang sebelum perkara memasuki tahap penyidikan serta pembagian kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang mendorong seluruh jajaran untuk semakin teliti dan disiplin dalam menjalankan setiap prosedur pengelolaan barang dugaan pelanggaran.

penulis: desiana