Kedaulatan Rakyat Dimulai dari Desa, Bawaslu Magelang Perkuat Pengawasan Partisipatif
|
MAGELANG — Penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu. Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik yang dapat mencederai kedaulatan rakyat. Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang memperkuat keterlibatan masyarakat desa melalui kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota Melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026” di Aula Kecamatan Kaliangkrik, Kamis (15/10/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M. Habib Saleh, S.S., mengatakan desa merupakan salah satu ruang penting dalam membangun kesadaran demokrasi. Interaksi masyarakat yang erat dan kuatnya nilai kebersamaan menjadi modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun gerakan pencegahan politik uang. Karena itu, menurutnya, masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa menjaga suara merupakan bagian dari menjaga kehormatan dan kedaulatan diri sebagai warga negara.
Habib menyampaikan bahwa politik uang tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil atau sekadar kebiasaan yang muncul menjelang pemungutan suara. Ketika uang atau pemberian materi digunakan untuk memengaruhi pilihan seseorang, maka terdapat proses transaksi yang mengancam kebebasan pemilih. Ia mengajak masyarakat membedakan antara tradisi sosial yang dilandasi ketulusan dengan pemberian yang memiliki kepentingan politik.
“Politik uang membajak nilai ketulusan dan rasa hormat. Menjelang pencoblosan, itu bukan pemberian, melainkan transaksi berpakaian kedermawanan. Yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual, yaitu suara hati dan kedaulatan kita,” tegasnya.
Bawaslu Kabupaten Magelang terus mengembangkan desa pelopor sebagai salah satu strategi pencegahan. Hingga saat ini telah terbentuk 48 desa pelopor, terdiri atas 41 Desa Anti Politik Uang dan tujuh Desa Pengawasan yang tersebar di 19 kecamatan. Desa-desa tersebut diharapkan mampu menjadi ruang pembelajaran demokrasi sekaligus pusat penggerak masyarakat untuk berani menolak praktik politik uang.
Habib juga mengajak masyarakat menggunakan ruang-ruang publik desa sebagai tempat membangun kesadaran politik. Balai desa, forum keagamaan, pertemuan warga, maupun kegiatan seni dan budaya dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan demokrasi. Dengan cara tersebut, pendidikan politik tidak berhenti pada forum formal, tetapi dapat menyatu dengan aktivitas keseharian masyarakat.
Wakil Bupati Magelang, Sahid, S.H., menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap gerakan tersebut. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mengambil peran dalam membangun demokrasi yang berintegritas. Kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama dinilai memiliki posisi strategis dalam menjadi teladan sekaligus penggerak pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sakir, S.Sos., menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Ia menilai masyarakat harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah demokrasi tanpa dipengaruhi kepentingan materi. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang sadar bahwa hak pilih merupakan hak yang harus digunakan secara bebas dan bertanggung jawab.
Sakir menambahkan bahwa kualitas demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat. Penguatan ekonomi menjadi penting agar masyarakat tidak berada dalam kondisi rentan ketika menghadapi berbagai bentuk intervensi politik. “Kalau ekonominya lemah, setiap ada momentum pemilihan, orientasi masyarakat rentan menjadi uang. Maka, politik ekonomi juga harus dibangun,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari Kecamatan Kaliangkrik, Bandongan, Salaman, dan Kajoran dengan latar belakang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tokoh agama. Selain unsur Forkopimda, kegiatan juga menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Magelang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagai narasumber.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berharap pengawasan partisipatif semakin kuat dan masyarakat desa mampu menjadi bagian dari gerakan menjaga kedaulatan rakyat. Demokrasi yang bermartabat, menurut Bawaslu, harus dimulai dari kesadaran warga untuk menjaga pilihan politiknya dan menolak segala bentuk transaksi yang dapat merusak nilai demokrasi.
penulis: desiana