Lompat ke isi utama

Berita

Jadikan Ruang Sosial Desa sebagai Pusat Pendidikan Demokrasi, Bawaslu Magelang Perkuat Partisipasi Warga

tempuran

KOTA MUNGKID — Penguatan demokrasi tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga dapat tumbuh melalui ruang-ruang sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan, hingga sanggar seni memiliki potensi menjadi tempat menanamkan kesadaran tentang pentingnya menjaga hak pilih dan menolak politik uang. Hal tersebut menjadi salah satu pesan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, S.S., dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Tegalrejo tersebut mengusung tema "Mengokohkan Demokrasi dari Desa". Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Magelang berupaya mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam membangun budaya pengawasan partisipatif. Desa memiliki peran strategis karena berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan dapat menjadi sarana menyampaikan pendidikan politik yang mudah dipahami dan diterima oleh warga.

Dalam penyampaiannya, Habib menekankan bahwa gerakan pencegahan politik uang harus dibangun melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurutnya, pesan demokrasi akan lebih mudah tumbuh apabila disampaikan melalui ruang interaksi yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Oleh karena itu, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan komunitas lokal perlu dilibatkan untuk memperkuat pemahaman warga mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu.

Habib juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan tradisi pemberian dengan praktik politik uang. Dalam budaya Jawa, hantaran dan buwuhan merupakan bentuk kepedulian yang dilandasi ketulusan serta rasa hormat. Namun, pemberian amplop menjelang pemungutan suara yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan pemilih merupakan tindakan transaksional. Suara masyarakat merupakan hak yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang karena di dalamnya terdapat kedaulatan dan tanggung jawab terhadap masa depan daerah.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Magelang, H. Sahid, S.H., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung proses pemilu dan pilkada yang jujur, adil, transparan, serta bermartabat. Ia mengingatkan bahwa politik uang tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas kepemimpinan dan pembangunan. Praktik tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih mengutamakan pengembalian modal politik daripada memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan berbasis masyarakat, Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan. Keberadaan desa-desa tersebut perlu terus diperkuat melalui pembinaan berkelanjutan dengan melibatkan Forkopimda dan seluruh unsur masyarakat. Habib berharap gerakan tersebut tidak berhenti pada pembentukan program, tetapi berkembang menjadi kebiasaan masyarakat untuk berani menolak segala bentuk politik uang.

Menjelang Pemilu 2029, masyarakat diajak membangun kesepakatan bersama untuk menolak memberi dan menerima politik uang. Selain itu, warga diharapkan menghidupkan kembali rasa malu terhadap praktik tersebut serta berani menolak dengan cara yang santun. Apabila menemukan dugaan pelanggaran, masyarakat juga didorong segera melaporkannya kepada Bawaslu. Melalui pemanfaatan ruang sosial desa sebagai pusat pendidikan demokrasi, diharapkan kesadaran pengawasan tumbuh menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan.

penulis: desiana