Empat Desa Jadi Lokasi KKN Tematik Bawaslu-UIN, Dorong Gerakan Anti Politik Uang

Kota Mungkid — Upaya memperkuat demokrasi berbasis masyarakat terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang. Melalui kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program KKN Tematik resmi dirancang untuk mendukung penguatan Desa Anti Politik Uang. Pertemuan pembahasan yang digelar siang ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya adalah penempatan mahasiswa di desa-desa yang telah menjadi binaan Bawaslu. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat secara berkelanjutan, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini melibatkan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh bersama anggota Bawaslu. Hadir pula Muhammad Fatkhan sebagai perwakilan akademisi dari UIN Sunan Kalijaga. Diskusi berlangsung dengan membahas konsep pelaksanaan KKN yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Para peserta sepakat bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program. Selain itu, integrasi antara teori dan praktik juga menjadi fokus utama.

Empat desa yang menjadi lokasi KKN Tematik telah ditentukan berdasarkan program Desa Anti Politik Uang. Desa Dawung di Kecamatan Tegalrejo menjadi salah satu lokasi strategis. Selain itu, Desa Pasuruhan dan Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan juga menjadi fokus penguatan. Sementara itu, Desa Giyanti di Kecamatan Candimulyo turut menjadi sasaran program. Keempat desa tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan gerakan anti politik uang.

Habib Shaleh menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam program ini akan memperkuat fungsi edukasi Bawaslu. Ia menilai bahwa mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan mahasiswa akan lebih mudah diterima oleh warga. Habib juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun demokrasi. Ia berharap program ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa mahasiswa mampu menjadi jembatan antara konsep demokrasi dan praktik di masyarakat. Kehadiran mereka akan memperkuat upaya kami dalam melakukan pencegahan politik uang. Program ini bukan hanya kegiatan akademik, tetapi juga gerakan sosial. Kami ingin masyarakat benar-benar memahami pentingnya menjaga integritas pemilu. Ini adalah investasi jangka panjang bagi demokrasi,” kata Habib.

Muhammad Fatkhan menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari penguatan peran kampus dalam pembangunan demokrasi. Ia menyatakan bahwa mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam isu politik uang sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif. Fatkhan juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam program ini. Ia berharap hasil KKN dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat desa.