Lompat ke isi utama

Berita

Di Kabupaten Magelang Ada 48 Desa APU, Perlu Terus Dikawal dan Diperkuat

tempuran

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang saat berbicara di forum pembukaan kegiatan. (Thoha)
 

KRjogja.com - MAGELANG - Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Magelang melalui Keterlibatan dan Peran Masyarakat Tahun 2026, yang bertemakan Mengokohkan Demokrasi dari Desa, digelar Bawaslu Kabupaten Magelang di aula Kantor Kecamatan Tegalrejo Magelang, Kamis (29/10/2026).

 Bupati Magelang Grengseng Pamuji dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Wakil Bupati Magelang H Sahid SH, diantaranya mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang menegaskan komitmen penuh dan tanggung jawab moral untuk terus mendukung terwujudnya proses pemilu dan pilkada yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat dari segala bentuk intervensi negatif. Bagi kami, keberhasilan demokrasi bukan sekadar angka partisipasi di TPS, melainkan sejauh mana kedaulatan rakyat terjaga tanpa dicemari oleh tindakan-tindakan yang mencederai hukum. 

"Kita harus jujur mengakui bahwa politik uang (money politics) adalah ancaman nyata bagi masa depan demokrasi kita. Praktik money politics ini bekerja bagai racun yang perlahan namun pasti, yang akan merusak mentalitas masyarakat, mengubah hak pilih menjadi komoditas transaksional. Merusak tatanan keadilan sosial, karena suara masyarakat diukur dengan nominal rupiah sesaat," katanya.

Pada ujungnya, lanjutnya, akan melahirkan kepemimpinan yang koruptif, sebab pemimpin yang terpilih secara transaksional akan cenderung berfokus mengembalikan modal ketimbang melayani rakyat. Menghambat pembangunan, dan pada akhirnya merugikan desa dan daerah kita sendiri.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh SS diantaranya mengatakan dalam tradisi jawa, memberi (seperti hantaran, buwuhan) itu luhur dan lahir dari ketulusan serta rasa hormat. Juga dikatakan, politik uang membajak nilai itu, amplop menjelang pencoblosan bukan pemberian, melainkan transaksi. Berpakaian kedermawanan, padahal yang dibeli adalah sesuatu yang tidak boleh dijual yaitu suara hati dan kedaulatan kita. 

Bawaslu Kabupaten Magelang telah membentuk 48 (empat puluh delapan) Desa Anti Politik Uang (APU) dan Desa Pengawasan. Desa APU harus menjadi gerakan masyarakat anti politik uang yang tidak berhenti sebagai slogan. Menyuarakan gerakan bahwa pilihan politik bukan komoditas dan bahwa demokrasi tidak boleh ditentukan oleh transaksi, tetapi oleh kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. 

Pembentukan Desa APU perlu terus dikawal dan diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama jajaran Forkopimda di Kabupaten Magelang.

Disinggung juga, bahwa tahapan Pemilu 2029 semakin dekat. Sekarang waktunya agar semua waspada dan bertindak. Benteng terkuat ada di sini, di desa kita. Bawaslu tidak bisa berdiri di setiap rumah dan setiap gang pada malam menjelang pencoblosan. Penjaga terbaik demokrasi adalah warga yang sadar bahwa harga dirinya tidak untuk dijual. 

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang mengajak semua untuk menjadikan balai desa, kenduri, pengajian, tahlilan dan sanggar seni sebagai ruang menumbuhkan kesadaran bahwa suara adalah amanah bukan dagangan. 

Juga mengajak merumuskan kesepakatan menolak memberi dan menolak menerima politik uang, menghidupkan kembali rasa malu, malu menerima, malu memberi, dan berani menolak dengan santun. Melaporkan kepada Bawaslu jika menemukan dugaan politik uang. "Mari jadikan desa sebagai Benteng Kesadaran dan Pengawasan Demokrasi," tegasnya.